Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia 2018

Selamat tahun baru 2019!

Tentu mengawali tahun yang baru seringkali diikuti dengan mengevaluasi perjalanan selama tahun sebelumnya dan merancang resolusi untuk tahun yang akan datang. Kami (Institute for Criminal Justice Reform) juga hadir dengan semangat itu. Laporan ini dipersiapkan untuk mengevaluasi penerapan fair trial di Indonesia selama 2018 sekaligus memberikan tantangan-tantangan kunci apa saja yang seharusnya diperbaiki selama 2019.

Laporan ini kami susun berdasarkan metodologi expert judgement yaitu pemberian skor terhadap 4 (empat) indikator utama dan 25 indikator turunan prinsip fair trial oleh para pakar dan praktisi. Laporan penilaian ini kami susun sebagai awalan (baseline) untuk disempurnakan di masa mendatang. Dari laporan tahun ini, kami berencana mendapatkan informasi awal untuk kemudian dikembangkan menjadi metodologi yang lebih terjustifikasi dan dapat memotret suatu fenomena secara lebih lengkap seperti pair comparasion dan bahkan analytical hierarchy process. Untuk itu, kelemahan dari sisi metolodogi senantiasa kami identifikasi secara terbuka untuk kepentingan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Terlepas dari persoalan metodologi, tujuan dari penerbitan laporan ini adalah untuk mendorong perbaikan secara komprehensif dan mendalam dari pelaksanaan peradilan sebagaimana visi dan misi lembaga kami dibentuk. Untuk itu, semoga sumbangan kecil ini dapat bermanfaat sebagai masukan, catatan, dan kritik terutama bagi pembuat kebijakan untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah mereformasi peradilan secara utuh, komprehensif, dan berdasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pakar dan praktisi yang bersedia mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberi penilaian pada laporan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Muhamad Isnur (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Anugerah Rizki Akbari (STH Indonesia Jentera), Siti Mazuma dan Siti Husna (Lembaga Bantuan Hukum APIK), Ricky Gunawan (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat), Totok Yulianto (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), dan Irianto Subiakto (Perhimpunan Advokat Indonesia). Terima kasih juga kami ucapkan kepada Beritagar.id yang telah membantu untuk pengolahan data hasil penilaian fair trial ini.

Tidak lupa kami membuka masukan dan kritik terhadap laporan ini. Tidak sekadar untuk kepentingan laporan dan penelitian, tetapi demi perbaikan pelaksanaan dan penerapan prinsip fair trial di Indonesia. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbincangan, perdebatan, dan perumusan kebijakan baru dalam kerangka reformasi peradilan di Indonesia.

Unduh Laporan Disini

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut icjr.or.id/15untukkeadilan



Related Articles

Studi atas Praktik Peradilan Anak di Jakarta

Pada 2012, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No

Tindak Pidana Penyiksaan dalam R KUHP

Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang salah satunya membahas tentang tindak pidana penyiksaan.

Degradasi Extraordinary Crimes: Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R KUHP) telah memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian yang akan diatur