Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP

Salah satu mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan korban di Pengadilan. Secara tradisional saksi atau korban diperiksa keterangannya dengan menghadapkan saksi ataupun korban ke depan Pengadilan. Namun pada masa sekarang keterlibatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem peradilan pidana dalam bentuk video conference ataupun teleconference mau tidak mau mengubah cara pemeriksaan keterangan saksi atau korban sebagaimana yang selama ini dikenal.

KUHAP tidak mengatur mengenai kesaksian melalui teleconference, Pasal 162 ayat (2) KUHAP hanya mengatur seorang saksi yang tidak dapat hadir dalam sebuah persidangan, yaitu keterangannya dibacakan di persidangan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Dalam perkembangannya, ada lima undang ā€“ undang yang membolehkan pemeriksaan keterangan saksi atau korban menggunakan sarana video conference atau teleconference ini. Dalam praktek peradilan, ICJR mencatat ada 6 perkara di Pengadilan dimana pemeriksaan keterangan saksi atau korban ini dilakukan melalui sarana video conference atau teleconference

Terlepas dari perdebatan yang memikat antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di Pengadilan, ICJR juga mencatat bahwa prosedur untuk penggunaan sarana video conference atau teleconference di Pengadilan untuk memeriksa saksi/korban tidaklah sama dalam tiap ā€“ tiap kasus. Karena itu ada urgensi untuk mengatur penggunaan sarana video conference atau teleconference dalam pengaturan yang lebih baik. Karena mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya perlindungan untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan saksi dan bahaya intimidasi dari terdakwa di ruang sidang

Namun demikian, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan jika akan mengatur penggunaan sarana video conference atau teleconference dalam Rancangan KUHAP yaitu mencakup (1) Persyaratan yang Harus Dipenuhi Saksi: untuk keamanan dan perlindungan saksi, (2) Persyaratan Berkaitan Tempat Pemeriksaan harus berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, (3) Persyaratan lain: kehadiran para pihak, biaya, teknologi, dan Syarat pihak pengusul. Kesemuanya ini diperlukan agar pemeriksaan keterangan saksi dapat memenuhi standar minimum pembuktian dalam sistem peradilan pidana

Unduh Disini



Related Articles

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan KorbanUsul Inisiatif Masyarakat (diterbitkan

Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Beberapa Ketentuan dalam RKUHP

Proses pembahasan Rancangan KUHP antara Pemerintah dan DPR telah menghasilkan naskah 8 Maret 2018. Berdasarkan naskah 8 Maret 2018 tersebut,

Penghinaan dalam Rancangan KUHP: Ancaman Lama terhadap Kebebasan Berekspresi

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintah selama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan