Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP

Salah satu mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan korban di Pengadilan. Secara tradisional saksi atau korban diperiksa keterangannya dengan menghadapkan saksi ataupun korban ke depan Pengadilan. Namun pada masa sekarang keterlibatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem peradilan pidana dalam bentuk video conference ataupun teleconference mau tidak mau mengubah cara pemeriksaan keterangan saksi atau korban sebagaimana yang selama ini dikenal.

KUHAP tidak mengatur mengenai kesaksian melalui teleconference, Pasal 162 ayat (2) KUHAP hanya mengatur seorang saksi yang tidak dapat hadir dalam sebuah persidangan, yaitu keterangannya dibacakan di persidangan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Dalam perkembangannya, ada lima undang – undang yang membolehkan pemeriksaan keterangan saksi atau korban menggunakan sarana video conference atau teleconference ini. Dalam praktek peradilan, ICJR mencatat ada 6 perkara di Pengadilan dimana pemeriksaan keterangan saksi atau korban ini dilakukan melalui sarana video conference atau teleconference

Terlepas dari perdebatan yang memikat antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di Pengadilan, ICJR juga mencatat bahwa prosedur untuk penggunaan sarana video conference atau teleconference di Pengadilan untuk memeriksa saksi/korban tidaklah sama dalam tiap – tiap kasus. Karena itu ada urgensi untuk mengatur penggunaan sarana video conference atau teleconference dalam pengaturan yang lebih baik. Karena mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya perlindungan untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan saksi dan bahaya intimidasi dari terdakwa di ruang sidang

Namun demikian, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan jika akan mengatur penggunaan sarana video conference atau teleconference dalam Rancangan KUHAP yaitu mencakup (1) Persyaratan yang Harus Dipenuhi Saksi: untuk keamanan dan perlindungan saksi, (2) Persyaratan Berkaitan Tempat Pemeriksaan harus berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, (3) Persyaratan lain: kehadiran para pihak, biaya, teknologi, dan Syarat pihak pengusul. Kesemuanya ini diperlukan agar pemeriksaan keterangan saksi dapat memenuhi standar minimum pembuktian dalam sistem peradilan pidana

Unduh Disini



Related Articles

ICJR Tegur MA untuk Pembatalan SEMA PK

Hari Ini ICJR mengirimkan Surat Teguran kepada Ketua Mahkamah Agung  untuk Membatalkan SEMA No. 7 Tahun 2014  tentang Pengajuan Permohonan

Menguji SEMA Peninjauan Kembali, Dikandangnya Sendiri Organisasi Masyarakat Sipil daftarkan Pengujian SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali

Masyarakat Sipil  yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute, dan Ikohi

Modul Integrasi Nilai dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Administrasi Peradilan

Administrasi keadilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal