Penanganan dan Hak Korban Kasus Bom di Kampung Melayu Harus di Perkuat

Kecepatan penanganan para korban Bom di kampong melayu, perlu di Apresiasi. Penanganan darurat medis memang butuh percepatan dan koordinasi para pihak. Namun pemerintah dan lembaga yang terkait harus  memberikan layanan pasca darurat medis secara konsisten termasuk Kompensasi korban.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengutuk serangan bom pada di kampung melayu pada malam Tanggal 24 mei 2017 di Jakarta. Serangan bom ini telah yang menimbulkan korban jiwa dan korban yang mengalami kerusakan fisik serius. ICJR juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalammnya kepada para korban yang meninggal dunia maupun yang terluka dan keluarganya. ICJR mengapresiasi kecepatan penanganan para korban Bom di Kampung Melayu, termasuk reaksi tanggap darurat yang dilaksanakan aparat keamanan beserta para unit medis di berbagai Rumah Sakit di wilayah Jakarta yang telah sigap membantu para korban serangan bom.

Penanganan Darurat Medis memang butuh percepatan untuk memperkecil resiko kematian para korban. Dan hal ini sangat membutuhkan koordinasi yang kuat antar pihak untuk memberikan  layanan khusus di tahap emergency-tanggap darurat medis para korban.

ICJR melihat Kecepatan Aparat Keamanan termasuk Pemda DKI dalam hal ini Dinkes (Dinas Kesehatan) DKI dan Suku Dinas (Sudin) Kesehatan, untuk memastikan pembiayaan para korban ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah memang punya tanggung jawab merahabilitasi seluruh korban. Pemberian rehabilitasi Ini dapat mengurangi derita para korban.

Namun Pemerintah dan Lembaga terkait, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dingatkan agar tetap memberikan layanan pasca darurat medis secara konsisten.  Korban memerlukan layanan rehabilitasi sampai pada tahap penyembuhan, termasuk pemberian  layanan medis, psikologis, psikososil restitusi dan Kompensasi. Jangan sampai paska darurat medis, seluruh korban masih di abaikan hak-hak nya.

Saat ini pembahasan RUU terorisme belum memberikan pengaturan yang memperkuat hak hak korban terorisme.  ICJR mengingatkan Pemerintah dan DPR agar tidak melupakan aspek korban dalam perubahan UU Terorisme. Aspek pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme adalah hal yang penting, namun ICJR mendorong agar Pemerintah dan DPR juga memperhatikan dengan serius hak-hak korban terutama yang mendapatkan dampak langsung dari serangan terorisme. Salah satu persoalan mendasar adalah dikarenakan prosedur yang begitu memberatkan korban, mulai bantuan emergency, layanan medis psikologis psikososial, penggantian finansial bagi korban, restitusi  atau Kompensasi.



Related Articles

ICJR: Peraturan Pembatasan Peninjauan Kembali melalui SEMA Tidak Tepat

Mahkamah Agung melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam Pembentukan SEMA Pembatasan PK Mengakhiri 2014, Mahkamah Agung memberikan kado

Pasal Karet Contempt of Court dalam RKUHP : Ancaman Baru Reformasi Peradilan dan Demokrasi

Terlepas dari niatan Pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RKUHP dalam hitungan minggu, ICJR memandang bahwa draft RKUHP versi terakhir yakni

Persoalan Penanganan Korupsi Masih Jadi Masalah, RKUHP Masih Harus Dibahas Terbuka

Pembahasan RKUHP masih berlanjut, salah satu isu paling menarik dan menuai sorotan publik adalah terkait isu masuknya tindak pidana korupsi