Penggunaan Teknik controlled delivery Tidak Untuk Menjerat Pengguna Narkotika, ICJR minta BNN Bongkar Jaringan pada Hakim yang Menggunakan Narkotika

Pada 20 Mei 2022, BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap terhadap 2 hakim dan ASN yang bertugas di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Penangkapan ini hasil dari penggunaan metode penyidikan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) terhadap pengiriman paket yang diduga merupakan narkotika. Lebih lanjut, 2 hakim dan ASN yang ditangkap menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi. 

UU Narkotika mengenal beberapa teknik penyidikan yang hanya diatur di dalam  undang-undang tersebut, salah satunya adalah teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery). Teknik controlled delivery dimuat dalam Pasal 75 UU Narkotika. Dalam UU Narkotika, teknik ini diatur untuk membongkar jaringan narkotika, sehingga ditujukan untuk peredaran gelap, bukan semata-mata pada pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi.

Pertimbangan ini juga terlihat dalam perspektif internasional, bahwa perluasan teknik-teknik investigas non-konvensional seperti penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) ditujukan untuk membongkar jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan keputusan dalam penggunaan teknik penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus. 

Sayangnya teknik yang bertujuan untuk menjerat pengedar, produsen atau bandar besar narkotika dalam jaringan yang sulit dibongkar ini seringkali digunakan untuk menjerat pengguna atau pecandu narkotika. Penggunaan teknik ini untuk menjerat pengguna narkotika dapat berpotensi pada kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan peruntukan pengaturannya.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mengatur bagaimana controlled delivery ini dilaksanakan dalam konteks hukum acara. Undang-Undang itu sebatas menyatakan bahwa pelaksanaan kedua kewenangan ini dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan kewenangan itu tergantung pada inisiatif-inisiatif penegak hukum pada praktik, yang tentu saja berkonsekuensi pada ketiadaan standard yang dapat diacu. Terutama bagaimana apabila terdapat pelanggaran hak seseorang dan membutuhkan pengujian terhadap tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik.

Dengan demikian, sulit sekali untuk menguji mana tindakan penyerahan yang diawasi yang sah dan tidak sah. Begitu juga persoalan menguji perbedaan pembelian terselubung dengan penyerahan yang diawasi dengan tindakan penjebakan yang dilarang oleh hukum acara pidana dan putusan pengadilan. Teknik investigasi ini tidak memiliki mekanisme pengujian terhadap pelaksanaannya, terutama terkait alasan dan bukti yang cukup untuk menggunakan teknik investigasi ini dan dalam titik ekstrim, hal ini kemudian berdampak pada besarnya peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Sekalipun pengaturan nya yang minim, ICJR memandang bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan teknik penyelidikan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery), seharusnya fokus kepada jaringan ataupun sindikat narkotika yang lebih bersifat massif, bukan dilakukan kepada pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi sekalipun dia adalah pejabat negara. 

Untuk itu ICJR mengecam penggunaan teknik controlled delivery yang semata-mata digunakan untuk berfokus dan menyasar pelaku, ICJR meminta agar BNN melakukan pengawasan dan memastikan pembongkaran jaringan sampai dengan pada pucuk jaringan.

Kedepan, ICJR juga meminta agar mekanisme controlled delivery dan undercover buy (pembelian terselubung) diatur lebih tegas dan rinci dalam UU Narkotika dan khususnya KUHAP. Penggunaan metode-metode ini berpotensi sangat besar disalahgunakan dan tidak pada tempatnya, sehingga perlu pengaturan yang lebih kuat.

ICJR juga meminta agar BNNP seharusnya fokus kepada tindakan pendekatan kesehatan melalui pemberian treatment kepada pengguna narkotika. Pemberian sanksi pidana kepada pengguna narkotika tidak membawa dampak menurunnya angka perdagangan gelap narkotika, malah justru menimbulkan permasalahan baru.

 

Jakarta, 25 Mei 2022

ICJR


Tags assigned to this article:
controlled delivery

Related Articles

ICJR’s Commentary on the 2019-2024 Presidential Candidates Campaign Regarding Criminal Policy Reform in Indonesia

September 2018 marks the beginning of Indonesian Presidential Campaign of 2019 Election. With duo presidents and vice presidents competing, both

Demi Pemenuhan Hak Korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Dibahas!

Dalam waktu beberapa hari terakhir perdebatan terhadap naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terjadi dengan tendensi bahwa RUU tersebut berusaha

Hukuman Mati untuk Kasus Tipikor: Hati-Hati Salah Arah Kebijakan

ICJR mengingatkan Presiden agar berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi. Penggunaan hukuman yang keras selama ini tidak pernah menunjukkan