Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia

Secara normatif, dapat dijelaskan bahwa telah cukup ada kebijakan yang menjamin dapat terselenggaranya aborsi aman, bermutu dan bertanggung jawab bagi kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat korban perkosaan. Namun, hingga saat ini tidak terealisasi penunjukkan fasilitas kesehatan yang dapat melakukan aborsi aman.

Di satu sisi, juga terdapat perubahan pengaturan mengenai aborsi aman dalam RKUHP yang memperkenalkan kebolehan aborsi aman menjadi 16 minggu, dengan waktu yang cukup lama untuk membangun sistem koordinasi penyelenggaraan aborsi aman.

ICJR menyusun penelitian tentang Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi perkembangan kemajuan kebijakan aborsi aman, bermutu, dan bertanggung jawab di tataran implementasi pada level pemerintah pusat yang menaungi pelaksanaan kebijakan tersebut, sebagai langkah untuk mengetahui sejauh mana negara memberikan komitmen untuk menjalankan kebijakannya sendiri.

Unduh penelitiannya di sini

 

 


Related Articles

Naskah Akademik RUU Perubahan UU Perkawinan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini disusun untuk merespons desakan masyarakat

Tindak Pidana Penyiksaan dalam R KUHP

Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang salah satunya membahas tentang tindak pidana penyiksaan.

Memetakan Situasi Penahanan di Indonesia

Setelah lebih dari 10 tahun memasuki era reformasi, Indonesia masih berjuang untuk membangun dan mencapai sistem hukum yang bersih, kompeten