Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia

Secara normatif, dapat dijelaskan bahwa telah cukup ada kebijakan yang menjamin dapat terselenggaranya aborsi aman, bermutu dan bertanggung jawab bagi kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat korban perkosaan. Namun, hingga saat ini tidak terealisasi penunjukkan fasilitas kesehatan yang dapat melakukan aborsi aman.

Di satu sisi, juga terdapat perubahan pengaturan mengenai aborsi aman dalam RKUHP yang memperkenalkan kebolehan aborsi aman menjadi 16 minggu, dengan waktu yang cukup lama untuk membangun sistem koordinasi penyelenggaraan aborsi aman.

ICJR menyusun penelitian tentang Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi perkembangan kemajuan kebijakan aborsi aman, bermutu, dan bertanggung jawab di tataran implementasi pada level pemerintah pusat yang menaungi pelaksanaan kebijakan tersebut, sebagai langkah untuk mengetahui sejauh mana negara memberikan komitmen untuk menjalankan kebijakannya sendiri.

Unduh penelitiannya di sini

 

 


Related Articles

ICJR Kirimkan Amicus Curiae untuk Kasus M.Asrul, Jurnalis yang Dikriminalisasi di Pengadilan Negeri Palopo

Senin, 26 Juli 2021, ICJR kembali mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) terhadap kasus kriminalisasi yang menimpa jurnalis atau wartawan. Wartawan

Menata (Kembali) Hukum Penyadapan di Indonesia

Penyadapan, kata ini sering muncul dalam perdebatan politik maupun hukum di kalangan para politisi atau para penegak hukum serta akademisi

Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya

Dalam pembentukan hukum, tujuan bernegara seharusnya menjadi acuan utama yang harus dipikirkan oleh para pembentuk hukum. Dalam UUD 1945 ada