Riset

Program ini ditujukan untuk mengembangkan pemikiran pemikiran alternatif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dan hukum pidana di Indonesia. Selain itu program ini juga dikembangkan sebagai bagian dari advokasi yang lebih luas khususnya advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana di Indonesia. ICJR berupaya untuk terlibat secara aktif berperan untuk memberikan bahan dan masukan agar proses perumusan kebijakan di tingkat nasional dan daerah dapat dilakukan dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai indikator utama dan penting dalam perumuskan kebijakan tersebut

• 2007 – 2008

Program Penyusunan cetak biru LPSK

Program ini bertujuan sebagai pembuatan pokok – pokok pikiran alternatif dari masyarakat sipil untuk penguatan kelembagaan, tugas, dan fungsi dari LPSK. Program ini merupakan merupakan kerja gabungan dari beberapa organisasi. Bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa organisasi yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi, ICJR menerbitkan beberapa paper dan naskah akademis. Program ini didukung oleh DANIDA, dan The Asia Foundation.

Status Program: Selesai

• 2008 – 2009

Program Penyusunan Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

ICJR bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM menerbitkan blue print Lapas, “Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan”. Program ini didukung oleh The Asia Foundation, bekerjasama juga dengan Kedutaan Besar Australia. Dengan terbitnya blue print ini, akan memberikan kontribusi untuk membantu Departemen Hukum dan HAM dalam mengidentifikasi masalah sekaligus menemukan solusi jangka pendek, menengah dan panjang, yang tepat untuk menangani masalah-masalah yang ada.

Status Program: Selesai

• 2011 – 2012

Program Reformasi Kebijakan Penahanan dan Pra Peradilan di Indonesia

Program ini bertujuan untuk mendukung reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih menyeimbangkan antara hak – hak tersangka/terdakwa, saksi, dan korban dengan transparansi dan akuntabilitas dari masing – masing aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, dengan cara mengembangkan efektivitas serta efesiensi Penahanan dan Keadilan Selama Pra-Persidangan dan memperkuat Reformasi Sistem Peradilan Pidana yang berbasis pada hak – hak asasi manusia, transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum. Program ini didukung oleh Open Society Foundation

Status Program: Selesai

Program Monitoring Askes Informasi di PN Jakarta Selatan

UU Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan dan semua badan badan publik wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keterbukaan ini juga menjadi salah satu semangat di dunia Peradilan, secara khusus Mahkamah Agung juga mengeluarkan kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan. Oleh karena itu ICJR berusaha untuk melakukan monitoring terhadap akses informasi khususnya di PN Jakarta Selatan.

Status Program: Selesai

Program Monitoring Kebebasan Berekspresi di Internet Indonesia

Internet sejak kemunculannya telah membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Riset ini berupaya untuk melihat tren yang muncul sepanjang 2000 – 2010 terkait dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Cukup banyak para pengguna internet sepanjang kurun waktu tersebut yang tersandung masalah hukum dan begitu juga munculnya beragam peraturan perundang – undangan yang anti terhadap kebebasan berekspresi

Status Program: Selesai

2013

Program Reformasi Defamasi

Penelitian ini berfokus pada upaya melihat dan memetakan tren dan situasi perkara – perkara penghinaan di Pengadilan. Dari hasil penelitian ini diharapkan muncul suatu upaya advokasi yang lebih terarah untuk mengkampanyekan dekriminalisasi penghinaan dalam KUHP dan UU Sektoral lainnya

Status Program: Sedang Berjalan