[Rilis Pers] Peluncuran Aplikasi dokumenhukum.id dan lawhub.id

Kedutaan Besar Inggris Jakarta bekerja sama dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meluncurkan dua bantuan hukum untuk komunitas marginal dengan menyelenggarakan acara “Teknologi untuk Keadilan: Peluncuran Aplikasi Penelusuran Dokumen Hukum dokumenhukum.id dan Akses Bantuan Hukum lawhub.id” pada 22 April 2021.

dokumenhukum.id adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan membantu komunitas menyusun kontrak atau perjanjian, surat klaim, ataupun segala bentuk formulir pengaduan lainnya tanpa biaya.
lawhub.id merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menghubungkan penyedia jasa layanan hukum, aplikasi ini dapat memberikan informasi firma hukum terdekat dan layanan hukum pro-bono kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Berdasarkan pemetaan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terhadap perkembangan hukum di masyarakat, isu yang sangat krusial adalah akses informasi hukum dan akses bantuan hukum. Survei tentang Akses Terhadap Keadilan yang dilakukan oleh ICJR di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung pada 2020, menunjukkan 73.3% masyarakat baik di kota maupun di daerah mengalami masalah hukum. Digital Access Programme Kedutaan Besar Inggris Jakarta bekerja sama dengan ICJR untuk Memperkuat Akses Terhadap Keadilan Melalui Teknologi. British Embassy Jakarta bekerja sama dengan ICJR meluncurkan dua platform dukungan hukum bagi komunitas marginal dengan menggelar acara “Teknologi untuk Keadilan: Peluncuran Aplikasi Penelusuran Dokumen Hukum dokumenhukum.id dan Akses Bantuan Hukum lawhub.id” pada 22 April 2021.

Pada peluncuran tersebut membahas pemanfaatan teknologi untuk akses terhadap keadilan bagi komunitas marginal. Drs. Yasmon, M.L.S, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); Anggara Suwahju, Peneliti Senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR); Maria Un, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sulawesi Selatan; dan Lasma Natalia Panjaitan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga dimoderatori oleh Totok Yulianto, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Sejak Januari 2020, Kedutaan Besar Inggris Jakarta bekerja sama dengan ICJR mengembangkan platform e-Learning untuk memperkuat aspek akses informasi hukum bagi masyarakat dan kumpulan materi e-Learning, tiga e-book tentang isu-isu terpilih terkait Covid-19 yang dirubah menjadi video meliputi Covid-19 dan Hak Buruh, Covid-19 dan Hak Konsumen, serta Covid-19 dan Hak Sipil. Dalam pengembangan platform, ICJR melakukan survei yang menghasilkan bahwa permasalahan hukum teratas yaitu 48,2% terdapat pada layanan publik, 25,5% terkait masalah konsumen, 21,8% pada masalah sumber daya publik dan lainnya. ICJR mengembangkan dua aplikasi yang diharapkan dapat menjadi media bagi masyarakat dalam mencari informasi bantuan hukum, klinik bantuan hukum terdekat, dan juga kebutuhan penyusunan dokumen hukum.

Grafik Jenis Masalah

Dokumenhukum.id adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan membantu masyarakat dalam menyusun kontrak atau perjanjian, surat klaim, atau bentuk pengaduan lainnya tanpa biaya. Dengan menggunakan Dokumenhukum.id, masyarakat dapat menyiapkan dokumen hukum dari hukum publik seperti hukum pidana dan hukum pribadi seperti menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan hubungan keperdataan.

Platform kedua adalah Lawhub.id, merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menghubungkan penyedia jasa layanan hukum, aplikasi tersebut dapat memberikan informasi firma hukum terdekat dan jasa layanan hukum secara pro-bono kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Aplikasi ini bekerja menggunakan Google API untuk mendeteksi lokasi lembaga atau organisasi bantuan hukum terdekat dari pengguna.

Kedua aplikasi ini bertujuan untuk membantu komunitas rentan agar dapat mengakses dukungan keadilan melalui pembelajaran informasi hukum, menyusun dokumen hukum, atau mencari bantuan hukum terdekat secara gratis. Dalam pengembangan aplikasinya, ICJR didukung oleh pengembang aplikasi Datum.id yang memberikan perhatian lebih dengan memastikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk akses kedua aplikasi tersebut.

Kedua aplikasi ini dikembangkan bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung dalam penilaian berbasis kebutuhan di masyarakat. Untuk lebih jauh lagi, ICJR juga membagikan video e-Learning tentang informasi hukum dari hasil masukan yang diberikan oleh masyarakat seperti korban yang didampingi atau klien dari lembaga bantuan hukum di tingkat daerah. Video tersebut menggunakan materi yang mudah dipahami, gambar bergerak, penerjemah bahasa isyarat, dan fitur pendukung aksesibilitas lainnya bagi Penyandang Disabilitas.

ICJR juga menggelar program talk show dan Iklan Layanan Masyarakat melalui radio komunitas di Lampung, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), dan beberapa provinsi di Indonesia dengan 24 radio mitra dari KBR Radio. ICJR menggunakan website https://ngertihukum.id sebagai halaman utama untuk mengakses aplikasi dokumenhukum.id, lawhub.id, dan link materi pendidikan pengetahuan umum hukum.

Dokumenhukum.id dan Lawhub.id sampai saat ini telah menjalani Alpha Test, Beta Test, User Acceptance Test, dan juga tes aksesibilitas perihal penggunaan fitur aksesibilitas di dalam kedua aplikasi. Tes aksesibilitas dilakukan terhadap beberapa orang dengan gangguan penglihatan dan tuna netra, di dalam tes ini para penguji menggunakan beberapa jenis screen reader seperti Jaws 18, NVDA, dan voice over di dalam smartphone seperti ETI-Eloquence TTS, Vocalizer TTS, Google Text-to-speech Engine, hingga VoiceOver iPhone. Feedback hasil tes menyimpulkan aplikasi-aplikasi ini dinilai ringan dan bisa dibaca pada berbagai perangkat penguji. Dalam beberapa bulan mendatang, pengembangan dan penyempurnaan aplikasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan: “Salah satu proyek yang dengan bangga kami tunjukkan bersama mitra kami ICJR hari ini adalah meningkatkan akses bantuan hukum melalui teknologi. Komunitas marjinal sangat rentan terhadap tantangan ini. Ini bukan tantangan hanya di Indonesia, kami juga pernah mengalami masalah serupa di Inggris. Proyek yang berfokus pada penguatan akses keadilan melalui teknologi ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan bantuan hukum di masyarakat dengan akses teknologi. Dua aplikasi telah dikembangkan dalam program ini, lawhub.id dan dokumenhukum.id. Aplikasi juga telah dirancang agar dapat mengakomodasi penyandang disabilitas mengakses platform ini, dan kami yakin platform ini akan membuka pintu baru bagi komunitas yang rentan di seluruh Indonesia, dan juga mendukung upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah mendorong inisiatif ini ke depan dengan cara yang berbeda.”

Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus A.T. Napitupulu, S.H. mengatakan: “Dalam memperjuangkan keadilan, masyarakat menghadapi tantangan akses, mulai dari pengetahuan hukum hingga mencari jalan untuk menemukan organisasi atau firma bantuan hukum, terutama bagi masyarakat di tingkat daerah dan teman-teman disabilitas yang harus menghadapi prosedur hukum. Dengan penetrasi internet yang relatif tinggi di Indonesia, kami mengembangkan dua aplikasi yang diharapkan dapat mendukung masyarakat secara gratis dalam mengembangkan dokumen hukum melalui dokumenhukum.id dan dalam mencari bantuan atau informasi hukum melalui lawhub.id.
ICJR mengucapkan terima kasih ke pada Kedutaan Besar Inggris atas dukungannya. Juga kepada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung, lembaga bantuan hukum Bandar Lampung, lembaga bantuan hukum Bandung, lembaga bantuan hukum Makassar, dan Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Sulawesi Selatan untuk kerjasama selama proyek ini dijalankan. ICJR juga berterima kasih kepada  Datum.id sebagai pengembang dokumenhukum.id dan lawhub.id, untuk kerjasama yang baik dan kolaborasi berkelanjutan penggunaan data dan teknologi untuk pergerakan HAM. Terima kasih kepada mitra media yang mendukung program talk show dan iklan layanan masyarakat di radio komunitas Lampung, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan sebagai bagian Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan beberapa radio mitra dari KBR Radio.”

 

Acara Webinar ini disiarkan langsung lewat YouTube British Embassy Jakarta dan Berita KBR

 

Jakarta, 22 April 2021

Hormat kami,

 

Institute for Criminal Justice Reform


Tags assigned to this article:
bantuan hukumhak asasi manusia

Related Articles

Addressing Gender Inequalities in the Criminal Justice System

ICJR bekerja sama dengan Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS) dalam program anak magang. Dalam program ini, Gabriella Morgan

ICJR : Mendagri Harus Segera Membekukan Qanun Jinayat

Menteri Dalam Negeri melalui pemberitaan beberapa media telah merespon dan berjanji akan melakukan review atau meninjau ulang atas produk hukum

Kasus Andi Arief Bukan Komoditas Politik: Untuk Menolong Korban Narkotika Negara Harus Reformasi Kebijakan Narkotika dan Merombak Pendekatan Pidana

Kegagalan pemerintah dalam urusan narkotika harus menjadi perhatian. Pemerintah harusnya sadar bahwa ada hal besar terkait dengan reformasi kebijakan narkotika yang