RKUHP Atur Laporan Kepala Desa untuk Kohabitasi dan Aturan Spesifik menyasar Sesama Jenis : Selamat Datang Kesewenang-wenangan!!

Pemerintah dan DPR telah mengunci draft final RKUHP pada 15 September 2019. Namun draft yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR dalam hitungan hari tersebut nyatanya malah mundur jauh ke belakang. Salah satu bukti kemunduran dari hasil negosiasi politik tersebut antara lain dengan ditambahkannya unsur Kepala Desa sebagai pihak yang dapat melaporkan tindak pidana kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Adanya penambahan unsur Kepala Desa tersebut malah akan semakin memperlebar celah kesewenang-wenangan dalam urusan privasi warga negara.

Kriminalisasi terhadap perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau kohabitasi sebelumnya telah dikunci oleh Tim Perumus dengan delik aduan absolut yang pengaduannya hanya dapat dilakukan oleh suami, istri, orang tua, dan anak. Namun setelah Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan di ruang yang terutup pada 14-15 September 2019, ketentuan tersebut berubah dengan diperbolehkannya Kepala Desa atau dengan sebutan lainnya untuk melaporkan adanya pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, anak. Perluasan yang diatur dalam Pasal 419 draft RKUHP per 15 September 2019 ini jelas akan memperburuk kondisi pengaturan yang memiliki celah kesewenang-wenangan yang lebar, selain keberadaan pasal tersebut juga merupakan masalah overkriminalisasi.

Dengan sulitnya akses pada pencatatan perkawinan, pengaturan pasal perzinahan dan samen leven dalam RKUHP tanpa pertimbangan yang matang berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55% pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi. Tanpa sosialisasi yang jelas, adanya laporan dari Kepala Desa untuk tindak pidana kesusilaan seperti kohabitasi akan berpotensi memidanakan 40% remaja yang sudah melakukan aktivitas seksual (BKKBN, 2014) dan menghambat program pendidikan 12 karena akan secara langsung meningkatkan angka kawin yang sudah dialami 25% anak perempuan di Indonesia (BPS, 2016). Kawin cepat akan menjadi pilihan rasional untuk menghindari penjara, berdampak pada anak perempuan yang hamil di usia terlalu muda, meningkatkan risiko kematian ibu, kematian bayi, dan stunting.

Selain itu, bentuk-bentuk kemunduran lainnya dalam pembahasan terakhir antara Pemerintah dan DPR tersebut menyangkut masalah kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis yang dalam draft sebelumnya tidak menyebutkan adanya persamaan maupun perbedaan jenis kelamin. Draft RKUHP versi 15 September 2019 khususnya dalam Pasal 421 mengkriminalkan setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan penekanan baik yang berbeda atau sama jenisnya, padahal syarat-syarat yang dapat mengkiriminalisasi pencabulan sesama jenis telah terpenuhi di dalam syarat pada pasal pencabulan meskipun. Sehingga penyebutan jenis kelaminnya berbeda atau sama secara redaksional merupakan hal yang tidak perlu. Di sisi lain, dengan adanya penyebutan secara spesifik “sama jenisnya” tersebut malah merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual. Akibatnya, adanya perlakuan yang berbeda terhadap kelompok minoritas seksual dalam level peraturan seperti ini jelas akan semakin memicu kerentanan bagi kelompok orientasi seksual yang berbeda untuk dikriminalisasi maupun distigma ketika bergaul dalam hidup bermasyarakat.

Sebagai catatan, menurut data LBH Masyarakat , sepanjang 2017 terdapat 973 kasus kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual (LGBT) atau sesama jenis di seluruh Indonesia. Angka ini akan meningkat apabila Pemerintah dan DPR tetap memaksakan rumusan diskriminatif dalam RKUHP.

Oleh karenanya, ICJR dengan tegas menolak dimasukkannya ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam RKUHP untuk menghindarkan adanya celah kesewenang-wenangan oleh negara dalam memasuki ruang-ruang privasi warga negara dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual. Selain itu, ICJR juga kembali mendesak agar Pemerintah dan DPR menunda pengesahan RKUHP terlebih dengan kondisi draft per 15 September 2019 yang jauh mundur ke belakang tersebut. Kondisi tersebut sebenarnya juga tidak mengherankan ketika proses pembahasannya pun dilakukan secara tertutup dan sangat ekslusif. Untuk itu, ICJR mendorong Pemerintah dan DPR untuk kembali membahas secara terbuka khususnya terkait pasal-pasal dalam RKUHP baik yang bersifat overkriminalisasi maupun yang masih bermasalah lainnya dengan mengedepankan pendekatan berbasis bukti.

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut http://icjr.or.id/15untukkeadilan

 


Tags assigned to this article:
hukum pidanakebijakan hukum pidanaRKUHP

Related Articles

Bertentangan dengan UUD 1945, ICJR ajukan Judicial Review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebagai Pemohon perorangan

Koalisi Masyarakat Sipil Meminta Dasar Pemerintah Menolak Rekomendasi WHO terkait Ganja Medis untuk Dibuka ke Publik

Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) meminta agar bukti ilmiah terhadap klaim-klaim penelitian terkait

Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 52 Ayat (1) Huruf I dan J Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Hak atas kesehatan, sejatinya adalah hak setiap warga negara. Hak ini seharusnya dapat diperoleh oleh setiap warga negara, dan disediakan oleh