ICJR | Aceh

Tag "Aceh"

Joint Report on Issues Relating to the Qanun Jinayat of Aceh

17/10/2016

The report is also part of follow-up agreement in workshopon Qanun Jinayat held by SP on October 6th2016 along with CSO networks, religious leaders, and academics from Aceh and National. Through this workshop, SP had gathered various data and situation

Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

16/05/2016

Pada 2014, naskah rancangan qanun (raqan) kembali didorong ke DPRAceh (DPRA) oleh pemerintah Aceh dan kembali bahas di DPRA yang akhirnya disahkan DPRAh pada 27 September 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatditetapkan efektif berlaku pada 28

AI dan ICJR: Akhiri Hukum Cambuk sebagai Sebuah Bentuk Penghukuman di Aceh

21/04/2016

Pemerintah Indonesia harus mengakhiri hukum cambuk sebagai sebuah bentuk penghukuman dan mencabut atau mengamandemen ketentuan-ketentuan di dalam Qanun Jinayat (Hukum Pidana Islam di Aceh) yang menyediakan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional. Hukum cambuk telah digunakan sebagai penghukuman sebagai bagian dari serangkaian ‘tindak

Menggugat Qanun Jinayat

02/11/2015

Sejumlah anggota Wilayatul Hisbah atau polisi syariat turun ke beberapa perkampungan di Kota Banda Aceh, pekan lalu. Mereka menemui beberapa tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasi penerapan syariat Islam dalam aturan yang baru. “Intinya, polisi syariat ingin masyarakat melaporkan apabila melihat

Indonesia: Repeal or revise all provisions in the new Aceh Islamic Criminal Code that violate human rights

23/10/2015

Amnesty International and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) are gravely concerned about the passage of the Aceh Islamic Criminal Code (Qanun Jinayat) which comes into effect throughout Aceh Province on 23 October 2015. The code will criminalise consensual

Indonesia: Cabut atau revisi semua ketentuan yang melanggar hak asasi manusia dalam Qanun Jinayat Aceh

23/10/2015

Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat prihatin akan pengesahan Qanun Jinayat Aceh yang mulai berlaku di Provinsi Aceh pada 23 Oktober 2015. Hukum pidana lokal ini akan mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual dan memperluas penggunaan hukum cambuk

Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

22/10/2015

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

ICJR dan Solidaritas Perempuan Ajukan Hak Uji Materil Qanun Jinayat Aceh ke Mahkamah Agung

22/10/2015

“Qanun Jinayat Aceh tidak hanya bertentangan dengan dengan Undang- Undang Republik Indonesia tapi juga mengabaikan dan melupakan semangat dari Perjanjian Perdamaian Aceh(MoU Helsinki)” “Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum

The Minister of Interior Affairs Claimed Could Not Perform “Executive Review” to Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat

15/05/2015

“ICJR regrets the government’s failed attempt to executive review” On 27 September 2014 Aceh’s House of Representatives passed Aceh Qanun (Provincial Regulation) No. 6 of 2014 on Jinayat (Criminal Law), which has been in effect since 28 September 2015. The

Mendagri Mengaku Tak Bisa Lakukan “Eksekutif Review” atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

13/05/2015

“ICJR Menyesalkan Gagalnya Upaya Uji Sahih oleh Pemerintah” Pada 27 September 2014 DPR Aceh mengesahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku pada 28 September 2015. Qanun jinayah ini akan mulai berlaku setahun setelah diundangkan. ICJR mengirimkan

1 2 3

Tag "Aceh"

Loading, Please Wait!