ICJR | advokat

Tag "advokat"

ICJR Luncurkan Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia untuk Mendorong Revisi UU Advokat agar Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat

31/07/2023

ICJR pada Kamis 27 Juli 2023 secara resmi meluncurkan hasil kajian yang berjudul “Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia”. Peluncuran buku sekaligus acara diskusi diselenggarakan dalam bentuk seminar secara luring di

Kurang memadainya Jaminan “Hak atas Advokat (Penasehat hukum) dan Bantuan Hukum” Dalam R KUHAP

30/08/2017

Untuk mendukung atas rencana RUU Advokat, pada Tanggal 29 Agustus 2017. ikatan Advokat Indonesia – IKADIN malaksanakan diskusi Legal Update dengan tema: advokat mau kemana? telaah RUU Advokat, di Jakarta. Dalam diskusi tersebut Ikadin menampilkan tiga orang narasumber yakni Arsul

ICJR Dukung Langkah MA Terkait Sumpah Advokat dan Dorong DPR Segera Bahas UU Advokat yang Baru

29/09/2015

ICJR memandang perubahan dan pembaruan UU Advokat (multi bar) semakin diperlukan mengingat sulit untuk membentuk organisasi advokat yang tunggal (single bar) Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Mahkamah Agung merespon perpecahan yang terjadi di tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Surat

ICJR Desak DPR untuk Membahas Ulang RUU Advokat

17/06/2015

ICJR menyesalkan perpecahan PERADI dan tertutupnya proses Munas PERADI Proses pergantian kepengurusan melalui Musyawarah Nasional (Munas) dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dilangsungkan di Makassar dan Pekanbaru yang dilanda kekisruhan menjadi titik balik meredupnya wibawa organisasi advokat. Institute for Criminal

Minimum Partisipasi, Minimum Proteksi : Catatan ICJR Terhadap RPP SPPA

18/11/2014

Saat UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan pada 30 Juli 2012, sesungguhnya pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dalam catatan ICJR, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun 6 materi pengaturan dalam bentuk

ICJR Jalani Sidang Kedua Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi

10/09/2014

Setelah MK selesai menyidangkan sengketa Pilpres, saat ini isu yang tengah disorot adalah kehadiran UU MD3. Salah satu dari kontroversi UU MD3 adalah UU ini ditengarai dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan penegakan hukum terhadap anggota dewan. Untuk alasan

Memperbaharui Mekanisme Penahanan, Meminimalisir Penyiksaan

29/05/2012

Surat dari Poltangan – Problem penyiksaan terhadap tersangka masih menjadi masalah besar dalam penegakkan hukum di Indonesia. Problem ini tidak begitu saja bisa dihapus hanya karena Negara Republik Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain

Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum di Indonesia

12/04/2011

Advokat sebagai bagian dari officer of the court memiliki posisi kunci dalam proses penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia diantaranya sebagai bagian dari proses mekanisme pengawasan dari tindakan – tindakan penegakkan hukum yang diambil oleh pejabat – pejabat yang

Tag "advokat"

Loading, Please Wait!