Tag "bantuan hukum"
Back to homepage
Peluncuran Aplikasi dokumenhukum.id dan lawhub.id
Kedutaan Besar Inggris Jakarta bekerja sama dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meluncurkan dua bantuan hukum untuk komunitas marginal dengan menyelenggarakan acara “Teknologi untuk Keadilan: Peluncuran Aplikasi Penelusuran Dokumen Hukum dokumenhukum.id dan Akses Bantuan Hukum lawhub.id” pada 22 April
Read More
7 Hal yang Terlupakan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo
Dalam catatan ICJR ada beberapa isu yang seharusnya disebutkan oleh presiden untuk menunjukkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam Nawacita berupa memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, reformasi penegakan hukum, tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja, revolusi mental. 16 Agustus
Read More
Terjadi Pelanggaran Hukum Acara Yang Serius dalam kasus di PN Muara Bulian
Pada 19 Juli 2018 lalu, hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian memutus perkara tindak pidana yang melibatkan anak. Seorang anak 15 tahun korban perkosaan harus divonis 6 bulan penjara karena melakukan aborsi kehamilan hasil perkosaan tersebut. Pelaku perkosaan yang merupakan
Read More
Kurang memadainya Jaminan “Hak atas Advokat (Penasehat hukum) dan Bantuan Hukum” Dalam R KUHAP
Untuk mendukung atas rencana RUU Advokat, pada Tanggal 29 Agustus 2017. ikatan Advokat Indonesia – IKADIN malaksanakan diskusi Legal Update dengan tema: advokat mau kemana? telaah RUU Advokat, di Jakarta. Dalam diskusi tersebut Ikadin menampilkan tiga orang narasumber yakni Arsul
Read More
ICJR Kritik Keras Hukuman Cambuk Bagi Pasangan LGBT di Aceh
Aturan Pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai
Read More
KuHAP Desak Presiden Jokowi untuk Segera Perbaiki Hukum Acara Pidana Indonesia
Sejak awal Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) telah mengingatkan pemerintah tentang standar hukum acara pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Komite berpendapat bahwa Hukum Acara yang digunakan dalam memproses hukum para terpidana mati masih lemah dalam hal
Read MoreCegah Manipulasi, Pemeriksaan Terpidana Mati Mesti Direkam
Pemerintah diminta menerapkan standar tinggi dalam hukum acara pidana untuk terpidana dengan ancaman hukuman mati. Pasalnya, pembuktian pidana mati berbeda dengan pidana penjara. “Standar pembuktian untuk terpidana hukuman mati harusnya lebih tinggi dari terpidana hukuman penjara,” ujar Anggara, Ketua Institute
Read MorePemerintah Diminta Gelar Uji Publik Perda Syariah Aceh
Pemerintah diminta untuk menggelar uji publik terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Aceh, baik hukum pidana (Qanun Jinayat) maupun hukum acara pidana. Pasalnya, peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Read MoreTerpidana Mati Tidak Boleh Diperiksa Tanpa Pengacara
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah untuk memperketat pelaksanaan dari hukum acara pidana terkait hukuman mati. “Para tersangka yang dikenakan ancaman pidana hukuman mati tidak boleh diperiksa tanpa kehadiran advokat,” ujar Ketua Badan Pengurus ICJR Anggara Suwahju dalam
Read MorePenyebaran Pengacara Dinilai Bisa jamin Hak Bantuan Hukum Napi
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai untuk menjamin pemenuhan hak bantuan hukum terhadap narapidana dengan memfasilitasi penyebaran advokat ke seluruh Indonesia. “Pemerintah harus memastikan ketersediaan layanan bantuan hukum minimalnya di seluruh pPengadian Negeri Indonesia, melalui kerja sama dengan organisasi
Read More