Tag "bantuan hukum"

Back to homepage

7 Hal yang Terlupakan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo

Dalam catatan ICJR ada beberapa isu yang seharusnya disebutkan oleh presiden untuk menunjukkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam Nawacita berupa memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, reformasi penegakan hukum, tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja, revolusi mental. 16 Agustus

Read More

Terjadi Pelanggaran Hukum Acara Yang Serius dalam kasus di PN Muara Bulian

Pada 19 Juli 2018 lalu, hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian memutus perkara tindak pidana yang melibatkan anak. Seorang anak 15 tahun korban perkosaan harus divonis 6 bulan penjara karena melakukan aborsi kehamilan hasil perkosaan tersebut. Pelaku perkosaan yang merupakan

Read More

Kurang memadainya Jaminan “Hak atas Advokat (Penasehat hukum) dan Bantuan Hukum” Dalam R KUHAP

Untuk mendukung atas rencana RUU Advokat, pada Tanggal 29 Agustus 2017. ikatan Advokat Indonesia – IKADIN malaksanakan diskusi Legal Update dengan tema: advokat mau kemana? telaah RUU Advokat, di Jakarta. Dalam diskusi tersebut Ikadin menampilkan tiga orang narasumber yakni Arsul

Read More

ICJR Kritik Keras Hukuman Cambuk Bagi Pasangan LGBT di Aceh

Aturan Pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai

Read More

KuHAP Desak Presiden Jokowi untuk Segera Perbaiki Hukum Acara Pidana Indonesia

Sejak awal Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) telah mengingatkan pemerintah tentang standar hukum acara pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Komite berpendapat bahwa Hukum Acara yang digunakan dalam memproses hukum para terpidana mati masih lemah dalam hal

Read More

Cegah Manipulasi, Pemeriksaan Terpidana Mati Mesti Direkam

Pemerintah diminta menerapkan standar tinggi dalam hukum acara pidana untuk terpidana dengan ancaman hukuman mati. Pasalnya, pembuktian pidana mati berbeda dengan pidana penjara. “Standar pembuktian untuk terpidana hukuman mati harusnya lebih tinggi dari terpidana hukuman penjara,” ujar Anggara, Ketua Institute

Read More

Pemerintah Diminta Gelar Uji Publik Perda Syariah Aceh

Pemerintah diminta untuk menggelar uji publik terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Aceh, baik hukum pidana (Qanun Jinayat) maupun hukum acara pidana. Pasalnya, peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Read More

Terpidana Mati Tidak Boleh Diperiksa Tanpa Pengacara

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah untuk memperketat pelaksanaan dari hukum acara pidana terkait hukuman mati. “Para tersangka yang dikenakan ancaman pidana hukuman mati tidak boleh diperiksa tanpa kehadiran advokat,” ujar Ketua Badan Pengurus ICJR Anggara Suwahju dalam

Read More

Penyebaran Pengacara Dinilai Bisa jamin Hak Bantuan Hukum Napi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai untuk menjamin pemenuhan hak bantuan hukum terhadap narapidana dengan memfasilitasi penyebaran advokat ke seluruh Indonesia. “Pemerintah harus memastikan ketersediaan layanan bantuan hukum minimalnya di seluruh pPengadian Negeri Indonesia, melalui kerja sama dengan organisasi

Read More

Report on Criminal Law Reform: Review and Recommendation

General Overview on Indonesia Criminal Law Reform 2014 Early 2013, the government finally submitted two crucial legislation, namely the Draft Bill on Criminal Code (RKUHP) and Draft Bill on Criminal Procedural Law (RKUHAP) to the House of Representatives. These draft

Read More