Tag "blokir"
Back to homepageTim Pembela Kebebasan Pers Sayangkan Presiden Banding Putusan Blokir Internet Papua
Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020. Informasi tentang banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta dengan
Read MorePR Besar Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Melindungi Demokrasi
Pada hari ini beberapa tokoh, baik dari kalangan profesional maupun partai politik, terlihat menghadiri undangan presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hal ini seakan menjadi sinyal siapa saja wajah yang akan menduduki pos kementerian di pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.
Read MoreTolak Blokir Illegal terhadap Situs Komunitas LGBT
Pada 3 Maret 2016, Komisi I DPR RI telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tindakan blokir terhadap situs – situs internet yang dikelola komunitas atau organisasi LGBT. Selain permintaan dari DPR RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga diketahui
Read MoreMaraknya Korban UU ITE, Masyarakat Sipil Tuntut Rombak Regulasi
Aliansi masyarakat sipil, Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) menuntut parlemen dan pemerintah segera merombak regulasi mengenai informasi dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan maraknya kriminalisasi atas nama pencemaran nama baik, pemblokiran situs sepihak, dan monopoli kepemilikan infrastruktur
Read MoreICJR Kritik Keras Pemblokiran Situs Internet oleh Kominfo
ICJR dorong korban salah blokir untuk ajukan gugatan perdata ke Menteri Komunikasi dan Informatika Pada 30 Maret 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan daftar Sembilan belas situs untuk dilakukan pemblokiran. Ke 19 situs ini ditutup berdasarkan permintaan dari Badan Nasional
Read MoreICJR Tagih Janji Pemerintah Revisi UU ITE dan Mencabut Pasal 27 ayat (3)
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengingatkan agar Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, segera melaksanakan janji pemerintah untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, menegaskan bahwa revisi UU ITE telah dijanjikan oleh Pemerintah
Read MoreICJR Segera Uji Materi Permen Blokir Konten
Tidak dijelaskan definisi situs negatif dalam Permen. Kewenangan Kemenkominfo terlampau luas dikhawatirkan abuse. Resmi sudah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan negatif (RPM Blokir Konten) menjadi Peraturan Menteri (Permen) No.19 Tahun 2014. Permen tersebut telah diundangkan sejak
Read MorePeraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 Tentang Blokir Konten Dianggap Bermasalah, ICJR Segera Ajukan Judicial Review ke MA
Menkominfo, Tifatul Sembiring, telah menandatangani Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (RPM Blokir Konten) dan saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang ditandatangani pada 7 Juli
Read MoreIMDLN dan ICJR Tolak Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
Baru – baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merancang sebuah Peraturan Menteri untuk menangani situs – situs di Internet yang bermuatan negatif. Rancangan Peraturan Menteri ini telah dibahas oleh Kementerian Kominfo melalui rapat – rapat dengan berbagai pemangku kepentingan
Read More