Tag "defamasi"
Back to homepageSIKA Desak Seluruh Proses Pembahasan RUU Perubahan UU ITE Terbuka
Pada Senin 14 Maret 2016, Komisi I DPR RI dijadwalkan akan mengadakan rapat kerja tentang penyampaian keterangan Presiden dan pandangan umum fraksi2 mengenai RUU Perubahan UU ITE. Cakupan materi RUU Perubahan UU ITE yang saat ini disampaikan oleh pemerintah dan
Read MoreICJR: Mayoritas Putusan Pengadilan untuk Kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE Buruk
Pertumbuhan internet yang sangat cepat di Indonesia sejalan dengan regulasi hukum yang dikeluarkan. Pengaturan dan Rekriminalisasi ini terwujud dalam UU ITE. Khusus dalam UU ITE, salah satu yang menjadi masalah, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi, adalah pengaturan yang ada dalam
Read MoreMenimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan
Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1988, perkembangan dan pertumbuhan internet terjadi sangat cepat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta dan dengan jumlah pengguna aktif internet sebanyak 88, 1 juta , Indonesia tumbuh menjadi pengguna internet terbesar di ASEAN. Meski
Read MoreICJR: Arah Revisi UU ITE Harus Sejalan dengan Pembahasan RKUHP
Pada 22 Desember 2015, akhirnya Presiden melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 secara resmi menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (22/12).
Read MorePejabat Publik Harus Siap Dikritik dengan Keras
ICJR Apresiasi Perubahan Pasal 319 KUHP tentang Penghinaan Pejabat Negara oleh Mahkamah Konstitusi Tanggal 10 Desember 2015 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 013-022/PUU-IV/2015 telah memutuskan bahwa Pasal 319 KUHP yang mengatur penghinaan pejabat harus dimaknai sebagai delik aduan. Artinya, penuntutan atas delik
Read MoreICJR Tolak RUU Contempt of Court!
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik pengaturan RUU CoC karena bersifat sangat eksesif dan sangat berpotensi besar mengancam kebebasan warga negara yang berujung pada pembatasan hak asasi manusia. Marak beredar Rancangan Undang-Undang Contempt of Court (RUU CoC), usulan Ikatan
Read MoreBerkedok Penghinaan dan Pencemaran Nama baik, Polisi Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi
RUU Perubahan UU ITE (versi Pemerintah Presiden Jokowi) harus Menghapuskan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan Memperkuat Posisi Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Sebagai Mekanisme Kontrol Dan Pengawasan Dari Kewenangan Upaya Paksa Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Tolak
Read MoreICJR: Penahanan Adlun Fiqri Bungkam Pengungkap Kebenaran
ICJR mendesak agar Penahanan atas Adlun Fiqri harus dihentikan Adlun Fiqri, mahasiswa Universitas Khairun Ternate dikabarkan ditahan oleh aparat polisi setempat. Dirinya disangka melakukan pencemaran nama baik kepolisian lantaran mengunggah sebuah video berjudul “Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate” di situs
Read MoreICJR: RUU Revisi UU ITE adalah Langkah Mundur Menkominfo
Baru – baru ini Menteri Komunikasi dan Informatika mengumumkan telah menyiapkan RUU Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU Perubahan UU ITE ini juga telah dilakukan harmonisasi dengankementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan naskah resmi RUU
Read MoreICJR Kritik Penetapan Tersangka Dua Komisioner Komisi Yudisial
Dua Komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahur dikabarkan telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan penistaan terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Kasus ini sendiri bermula saat Hakim Sarpin Rizaldi mengeluarkan Putusan Praperadilan yang kontroversial karena menganggap posisi Komjend Pol Budi
Read More
