Tag "defamasi"
Back to homepageICJR pertanyakan Polisi Gunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Penghinaan yang bersumber pada pemberitaan media, harusnya menggunakan UU Pers Polemik kasus penghinaan yang melibatkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita dan para aktivis anti korupsi terus berlanjut. Tiga aktivis anti korupsi, Adnan Topo Husodo, Koordinator ICW, Emerson
Read MorePidana Penghinaan Tidak Tepat Digunakan Dalam Konflik Romli-ICW
Pada Kamis 21 Mei 2015, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Romli Atmasasmita melaporkan Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Said Zainal Abidin
Read MoreKasus Muh. Arsad: ICJR Kritik MA dalam Kasus Penghinaan melalui SMS
Drs. Muh Arsad, MM, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Selayar, dilaporkan oleh Bupati Kepulauan Selayar ke Polres Kepulauan Selayar atas dugaan Tindak Pidana ”Penghinaan Dengan Tulisan dan atau Perbuatan yang tidak Menyenangkan” akibat SMS yang dikirim oleh Arsad kepada
Read MoreICJR Criticizes District Court of Bandung Decision on Wisni’s Case and District Court of Yogyakarta Decision on Florence’s case
Both decisions has undermined the criminal law principles and constitutes a violation of freedom of expression protected by the Indonesian Constitution Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) criticizes District Court of Bandung on Wesni Yetti’s case and District Court of
Read MoreICJR Kritik Putusan PN Bandung dalam Kasus Wisni dan Putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence
Kedua putusan Pengadilan tersebut telah mencederai prinsip – prinsip dan asas – asas hukum pidana dan pelanggaran terhadap perlindungan atas kemerdekaan berpendapat yang dijamin dalam Konstitusi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik putusan PN Bandung dalam kasus Wisni Yetti
Read MoreMaraknya Korban UU ITE, Masyarakat Sipil Tuntut Rombak Regulasi
Aliansi masyarakat sipil, Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) menuntut parlemen dan pemerintah segera merombak regulasi mengenai informasi dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan maraknya kriminalisasi atas nama pencemaran nama baik, pemblokiran situs sepihak, dan monopoli kepemilikan infrastruktur
Read MoreICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Florence Sihombing
Senin, 30 Maret 2015, ICJR telah mengirimkan Amicus Curiae (Dokumen Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Amicus Curiae ini dikirim untuk memberikan komentar tertulis pada kasus Florence Sihombing (Flo), dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Sebelumnya, seperti diketahui, Jaksa dalam kasus Flo
Read MoreTidak Ada Dasar Jaksa Untuk Menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Untuk Menuntut Florence Sihombing
Hari ini, Florence Sihombing (Flo), dituntut melanggar Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE oleh Jaksa PN Yogyakarta. Jaksa meminta majelis Hakim PN Yogyakarta untuk menjatuhkan pidana 6 bulan penjara masa percobaan 12 bulan dengan denda
Read MoreICJR: Pasal 27 Dalam RUU ITE Masih Bermasalah, Pemerintah Harus Evaluasi Ulang
Saat ini Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika sedang mempersiapkan Rancangan tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). RUU ini merupakan salah satu RUU Prirotas Prolegnas 2015, dan
Read MoreHouse sets priority bills despite early criticism
After weeks of discussion with the government, the House of Representatives Legislation Body (Baleg) has completed a list of 159 bills regulating various aspects of life to be endorsed until 2019. However, some have sparked concern, particularly from law observers.
Read More
