Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Kondisi Lapas

Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP,  Kebijakan Alternatif Pemidanaan non Pemenjaraan dalam RKUHP dan Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan  Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan