Tag "hak asasi manusia"

Back to homepage

[Breaking News] Kami Berduka: Musa, anak dari Ibu Dwi Pertiwi, Pemohon Uji materil Pasal Pelarangan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Meninggal Dunia

Setelah mendapatkan konfirmasi lengkap, kabar duka datang dari salah satu pemohon uji materil pasal pelarangan narkotika untuk pelayanan kesehatan yakni Ibu Dwi Pertiwi yang baru saja kehilangan putranya, Musa IBN Hassan Pedersen atau yang sering dipanggil Musa. Musa meninggal dunia

Read More

Sebagai Kelompok Rentan, Pengguna dan Pecandu Narkotika Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas

Menurut keterangan Kementerian Hukum dan HAM per 22 April 2020 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengeluaran dan pembebasan terhadap 38.822 orang WBP sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di rutan dan lapas di Indonesia. Kami mengapresiasi kerja pemerintah

Read More

Presiden Perlu Perhitungkan Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menitikberatkan pada langkah-langkah teknis pertumbuhan ekonomi namun sama sekali tidak menyinggung masalah reformasi hukum yang berbasis pada perlindungan HAM. ICJR menilai Presiden sepertinya lupa untuk memperhitungkan

Read More

Tidak Ada Pilihan Lain: Pasal tentang Penghinaan Presiden dalam Bentuk Apapun dalam RKUHP Harus Dihapuskan

Telah berkali-kali digaungkan oleh Tim Perumus RKUHP, bahwa RKUHP dengan cita-cita reformasi hukum pidana di Indonesia hadir dengan semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana. Pada kenyataannya, rumusan RKUHP terakhir dari Pemerintah per 28 Agustus 2019 justru masih memuat aturan-aturan

Read More

Rumah Cemara dan ICJR Luruskan Informasi yang Disebarkan Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI)

Pada Jumat 2 Agustus 2019, akun twitter Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) membuat cuitan berisi komik bergambar yang menggambar penjelasan tentang LGBT (Leasbian, Gay, Biseksual, Transgender), diakhir informasi tersebut, Puspen_TNI menyatakan bahwa LGBT menjadi salah satu faktor penyebab Penyakit Menular Seksual

Read More

ICJR dan LBH Pers : Kasus Robertus Robet Adalah Ancaman Serius Kebebasan Berekspresi

Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk

Read More

Catatan dan Rekomendasi ICJR atas 9 RUU Terkait Kebijakan Pidana dalam Program Legislasi Nasional 2019

Rapat Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI telah digelar pada 29 Oktober 2018 terkait dengan penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2019. Dari hasil rapat tersebut,

Read More

RUU Penyadapan Masih Terlampau Birokratis dan Tidak Mengutamakan Perlindungan HAM

RUU Penyadapan yang saat ini sedang diinisiasi oleh DPR mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang punya perananan dalam pembuatan kebijakan. Berbagai masukan telah disampaikan untuk penyempurnaan RUU Penyadapan yang digadang-gadang sebagai aturan tunggal yang dapat dirujuk untuk pelaksanaan penyadapan.

Read More

ICJR Kritik Rencana Jaksa yang Akan Ajukan Kasasi atas Putusan Lepas WA: Mahkamah Agung Harus Tolak!

Menurut berita yang dilansir oleh beberapa media, Jaksa akan mengajukan kasasi dalam kasus WA yang diputus lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi. Majelis Hakim melepaskan WA dari segala tuntutan dengan menyatakan bahwa perbuatan aborsi dilakukan tidak dapat dipidana karena

Read More

Vonis 18 Bulan Penjara untuk Meiliana: Satu Lagi Preseden Buruk Pasal Penistaan Agama dan Rumusan RKUHP Justru Memperburuk

ICJR mencatat bahwa rumusan pasal yang karet tentang penistaan agama di Indonesia pada implementasinya menyerang kelompok minoritas, pasal tersebut harus dicabut.  Lagi-lagi Pasal penistaan agama menyerang kelompok minoritas. Putusan Pengadilan PN Medan pada Selasa 21 Agustus 2018 memutus Meiliana (44 tahun)

Read More