ICJR | hak asasi manusia

Tag "hak asasi manusia"

Peluncuran Aplikasi dokumenhukum.id dan lawhub.id

22/04/2021

Kedutaan Besar Inggris Jakarta bekerja sama dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meluncurkan dua bantuan hukum untuk komunitas marginal dengan menyelenggarakan acara “Teknologi untuk Keadilan: Peluncuran Aplikasi Penelusuran Dokumen Hukum dokumenhukum.id dan Akses Bantuan Hukum lawhub.id” pada 22 April

[Rilis Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan] Dalam Semangat Hari Kartini, Tiga Ibu Lanjutkan Perjuangan Uji Materil Larangan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

21/04/2021

Pagi pukul 10 WIB hari ini, 21 April 2021 Mahkamah Konstitusi RI kembali menggelar persidangan untuk perkara permohonan uji materil pasal pelarangan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan. Permohonan ini diajukan oleh tiga orang Ibu dari anak-anak yang menderita Cerebral

[Rilis Koalisi Masyarakat Sipil] Usut Tuntas Kekerasan dan Penyerangan Terhadap Warga dan Pembela HAM di Taman Sari

15/02/2021

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL USUT TUNTAS KEKERASAN DAN PENYERANGAN TERHADAP WARGA DAN PEMBELA HAM DI TAMAN SARI Kamis, 11 Februari 2021 warga korban penggusuran paksa Taman Sari, Bandung, yang sedang berjuang mempertahankan hak tempat tinggalnya diserang orang tak

[Breaking News] Kami Berduka: Musa, anak dari Ibu Dwi Pertiwi, Pemohon Uji materil Pasal Pelarangan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Meninggal Dunia

28/12/2020

Setelah mendapatkan konfirmasi lengkap, kabar duka datang dari salah satu pemohon uji materil pasal pelarangan narkotika untuk pelayanan kesehatan yakni Ibu Dwi Pertiwi yang baru saja kehilangan putranya, Musa IBN Hassan Pedersen atau yang sering dipanggil Musa. Musa meninggal dunia

Sebagai Kelompok Rentan, Pengguna dan Pecandu Narkotika Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas

22/04/2020

Menurut keterangan Kementerian Hukum dan HAM per 22 April 2020 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengeluaran dan pembebasan terhadap 38.822 orang WBP sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di rutan dan lapas di Indonesia. Kami mengapresiasi kerja pemerintah

Presiden Perlu Perhitungkan Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

22/10/2019

Dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menitikberatkan pada langkah-langkah teknis pertumbuhan ekonomi namun sama sekali tidak menyinggung masalah reformasi hukum yang berbasis pada perlindungan HAM. ICJR menilai Presiden sepertinya lupa untuk memperhitungkan

Tidak Ada Pilihan Lain: Pasal tentang Penghinaan Presiden dalam Bentuk Apapun dalam RKUHP Harus Dihapuskan

29/08/2019

Telah berkali-kali digaungkan oleh Tim Perumus RKUHP, bahwa RKUHP dengan cita-cita reformasi hukum pidana di Indonesia hadir dengan semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana. Pada kenyataannya, rumusan RKUHP terakhir dari Pemerintah per 28 Agustus 2019 justru masih memuat aturan-aturan

Rumah Cemara dan ICJR Luruskan Informasi yang Disebarkan Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI)

03/08/2019

Pada Jumat 2 Agustus 2019, akun twitter Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) membuat cuitan berisi komik bergambar yang menggambar penjelasan tentang LGBT (Leasbian, Gay, Biseksual, Transgender), diakhir informasi tersebut, Puspen_TNI menyatakan bahwa LGBT menjadi salah satu faktor penyebab Penyakit Menular Seksual

ICJR dan LBH Pers : Kasus Robertus Robet Adalah Ancaman Serius Kebebasan Berekspresi

07/03/2019

Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk

Catatan dan Rekomendasi ICJR atas 9 RUU Terkait Kebijakan Pidana dalam Program Legislasi Nasional 2019

30/10/2018

Rapat Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI telah digelar pada 29 Oktober 2018 terkait dengan penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2019. Dari hasil rapat tersebut,

1 2 3 … 5

Tag "hak asasi manusia"

Loading, Please Wait!