Tag "Hakim Pemeriksa Pendahuluan"

Back to homepage

Memperkuat Rancangan KUHAP yang Pro Pemberantasan Korupsi, Transparan, dan Akuntabel

UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung Bangsa Indonesia, dan diakui mengandung asas-asas yang inovatif, dan pengaturannya paralel dengan instrumen hukum internasional. Namun dalam perkembangannya KUHAP saat ini sudah tidak sesuai lagi

Read More

HPP dan Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP

Dalam konteks penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara, praperadilan merupakan salah satu materi terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Sebagai mekanisme komplain yang bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa, praperadilan menjadi

Read More

ICJR Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan

Guna melanjutkan kegiatan riset dan advokasi ICJR terkait praktik praperadilan di Indonesia, pada 21-22 Desember 2013, dilakukanlah konsinyering bertema “Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan” di Bogor. Hadir dalam acara ini Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Hakim Agung Salman Luthan,

Read More

Konsep HPP di RKUHAP Lebih Baik Dari Praperadilan di KUHAP Saat Ini

ICJR melanjutkan kampanye pembaharuan peradilan pidana di Indonesia dengan mengadakan Diskusi Publik bekerja sama dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Pidana) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad)  dengan tema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan KUHAP : Praperadilan

Read More

Praperadilan : barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!

“Praperadilan adalah barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!” adalah sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, dihadapan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Bandung, dalam sebuah acara Diskusi Publik bertema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan

Read More

ICJR Sampaikan Tiga Butir Rekomendasikan Terkait Rancangan KUHAP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta bersama Koalisi KUHAP menyampaikan beberapa butir rekomendasi terkait Rancangan KUHAP tahun 2012, Koalisi ini juga menilai isi rancang terkait  HPP belum mampu memberikan jawaban yang mendasar atas keadaan yang selama

Read More

ICJR: Konsep HPP dalam Rancangan Revisi KUHAP Belum Jawab Problem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta, Kamis (2/5/2013) menilai Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan belum mampu memberikan jawaban yang mendasar atas keadaan yang selama ini terjadi. Menurut

Read More

Perubahan Lembaga Praperadilan Jangan Sekadar Ganti Baju

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana perubahan hakim komisaris dalam persidangan prapengadilan menjadi hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP jangan sekadar ganti baju. Perubahan tersebut harus juga menyentuh aspek fundamental. Hal itu dikatakan Anggara Suwahyu, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal and

Read More

Perubahan Hakim Sidang Praperadilan Dinilai hanya Ganti Baju

Metrotvnews.com, Jakarta: Keberadaan lembaga praperadilan sering kali dianggap tak penting di Indonesia. Bahkan, banyak penegak hukum yang menganggap lembaga tersebut menghalangi proses penegakan hukum. Lantaran itu, pemerintah mencoba mengubah persidangan praperadilan dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sidang

Read More

Hakim Pemeriksa Pendahuluan Belum Tawarkan Solusi

Sejumlah kalangan berharap banyak pada rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah digodok DPR. RKUHAP diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan yang terkandung dalam UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP). Salah satunya terkait lembaga praperadilan. Dalam acara diskusi di

Read More