Tag "Hukum Adat"

Back to homepage

Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara

Polisi dan Jaksa nantinya dapat memproses pidana semua perbuatan yang mereka anggap masuk dalam kategori hukum yang hidup dalam masyarakat, tanpa perlu dituliskan dalam aturan, tanpa perlu ada ketentuan rumusan tegas dan jelas. Hal ini jelas menelanjangi prinsip asas legalitas

Read More

ICJR: Pengaturan Tentang Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Masih Kabur

Dengan mengadopsi hukum yang hidup dalam peraturan daerah, Indonesia akan punya 548 KUHP Lokal selain KUHP Nasional RKUHP yang telah dibahas oleh Pemerintah dan DPR sejak tahun 2015 direncanakan akan segera disahkan di Agustus 2018 mendatang. Hingga rapat terakhir pada

Read More

Pemerintah dan Timus DPR Sepakati Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam RKUHP, ICJR: Pemerintah Harus Konsisten dengan Tujuan Perubahan KUHP Yaitu Unifikasi Hukum Pidana

Rancangan KUHP (RKUHP) telah memasuki babak final dan akan segera disahkan. Hal ini setelah terjadinya konsinyering antara tim perumus (Timus) dengan tim pemerintah pada 15-17 Januari 2018 di Jakarta. Dalam konsinyering tersebut telah disepakati pasal-pasal yang sebelumnya masih pending. Salah

Read More

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Ingatkan Pemerintah dan DPR Kaji Ulang soal Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR untuk terus menagih penjelasan dari pemerintah soal kompilasi hukum adat mana saja yang bisa dikategorikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa menjadi pengecualian asas legalitas sebagaimana disebut dalam RKUHP. Rancangan KUHP (RKUHP)

Read More
Verified by MonsterInsights