ICJR | hukum pidana

Tag "hukum pidana"

Polri Harus Buka Penyidikan Perkara Pidana terhadap Dugaan Penyiksaan dan Pembunuhan Hendri

12/08/2020

Baru berselang beberapa minggu setelah muncul dugaan kasus penyiksaan oleh aparat kepolisian di Deli Serdang, Sumatera Utara, kasus dugaan penyiksaan serupa kembali terjadi, kali ini bahkan hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. ICJR menuntut keras dilakukannya pengusutan terhadap dugaan penyiksaan terhadap

[Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Tuntaskan Kasus Korupsi Nurhadi! Mahkamah Agung Harus Mendukung dan Kooperatif Terhadap Pemeriksaan yang Dilakukan KPK

07/08/2020

Setelah menjadi buronan berbulan-bulan, akhirnya mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, Nurhadi ditangkap KPK. Penangkapan ini tentu saja tidak hanya penting bagi penegakan hukum, lebih dari itu, penengakapan ini harus menjadi pintu masuk dalam melakukan upaya bersih-bersih di tubuh peradilan. KPK

Kemenkes: Kembali Fokus Urus Kesehatan, Lupakan Cuitan!

05/08/2020

Telah beredar surat Kementerian Kesehatan RI tertanggal 3 Agustus 2020 perihal surat peringatan yang ditujukan kepada pemilik akun twitter @aqfiazfan. Dalam surat yang ditanda tangani Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat ini Kementerian Kesehatan “menilai unggahan tersebut, memuat unsur penghinaan

[Media Rilis ICJR] Hari Anak Nasional: Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Masih Butuh Perhatian

23/07/2020

Hari Anak Nasional 2020 menjadi momentum untuk ICJR kembali mengingatkan negara agar tidak meninggalkan anak yang berada di dalam sistem peradilan pidana, sebab hingga saat ini kondisi SPPA di Indonesia masih juga belum mewujudkan cita-cita “kepentingan terbaik bagi anak” yang

Hari Kejaksaan: ICJR Dukung Penguatan Peran Jaksa sebagai Pengendali Utama Perkara Pidana

22/07/2020

Jaksa diharapkan dapat memimpin perkembangan arah perkara pidana sejak dari awal proses penyidikan mengingat perannya sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Dalam tataran kebijakan, ICJR mendorong agar kewenangan jaksa khususnya dalam seluruh tahapan proses sebelum persidangan dapat diperkuat salah

[Rilis ICJR dan Rumah Cemara Memperingati “Nelson Mandela Day”] Jangan Lupakan Pemasyarakatan dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

18/07/2020

It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones. – Nelson Mandela Setiap tahun di

[Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Kondisi Buruk Lapas Terekspos Kembali: Mutlak, Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Lapas

14/07/2020

Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan dalam RKUHP untuk Pengarusutamaan Restorative Justice, dan Reformasi Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Lagi-lagi kondisi buruk dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terungkap. Kali ini dibeberkan oleh

Sengketa Pers Bukan Tindak Pidana: ICJR Mengirimkan Amicus Curiae Kasus Diananta di PN Kotabaru

13/07/2020

Senin, 13 Juli 2020 ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) terhadap perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB atas nama Terdakwa Diananta Putra Sumedi di Pengadilan Negeri Kotabaru. ICJR dalam Amicus Curiae ini menyampaikan bahwa perkara Diananta Putra Sumedi yang sedang diperiksa ini bukanlah

Penuntutan dan Penjatuhan Hukuman Mati Saat Masa Pandemi Adalah Hal yang Mengerikan

05/07/2020

Penjatuhan hukuman mati harus dilakukan dalam kondisi kehati-hatian yang sangat tinggi. Perlu diingat bahwa dalam situasi normal pun, pelanggaran terhadap hak-hak fair trial atau seperangkat hak untuk menjamin peradilan berjalan dengan adil dalam banyak kasus hukuman mati sebelumnya pun masih

Indonesia Darurat Kebijakan Berbasis Ilmiah

27/06/2020

Pada konferensi pers 24 Juni 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebijakan terkait Covid-19 selalu didasari pada data sains. Namun hal itu nampaknya tidak selalu berlaku bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia, berdasarkan rapat koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai BNN telah merumuskan kesimpulan sebagai

1 2 3 4 5 … 63

Tag "hukum pidana"

Loading, Please Wait!