Tag "icjr"
Back to homepagePemenjaraan Terdakwa Kasus Penghinaan Melanggar HAM Internasional
KBR68H, Jakarta – Mahkamah Agung diminta melakukan moratorium penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa yang terlibat kasus penghinaan dan dinyatakan terbukti bersalah. Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengatakan, MA harus mempertimbangkan dengan serius untuk tidak menjatuhkan
Read MoreICJR dan IMDLN serukan moratorium penjatuhan pidana penjara dalam kasus tindak pidana Penghinaan
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN) mendesak Mahkamah Agung RI untuk melakukan moratorium penjatuhan pidana penjara bagi para terdakwa yang terlibat kasus penghinaan dan dinyatakan terbukti bersalah. Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, menyatakan
Read MoreKapolri Harus Menindak Pelaku Penyiksaan di Polres Pamekasan
Siaran Pers Bersama ELSAM dan ICJR: Kapolri Harus Menindak Pelaku Penyiksaan di Polres Pamekasan Kapolri harus mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penyiksaan tersangka yang dilakukan anggota Polres Pamekasan, Jawa Timur. Kapolri juga harus mengubah pendekatan dalam menangani perkara-perkara kriminalitas.
Read MoreDiskusikan Manajemen Praperadilan, ICJR Undang Hakim PN se-Jakarta dan Sekitar
Rabu (29/5), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kembali mengadakan diskusi dengan fokus pembahasan tentang manajemen praperadilan. Bagi Tim Peneliti ICJR yang menggagas diskusi ini, buruknya manajemen praperadilan menjadi awal dari lemahnya praperadilan secara keseluruhan dalam membela warga negara yang
Read MoreKonsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM
Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan diyakini belum mampu menjawab mendasar yang selama ini terjadi. Salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan pada dasrnya tidak berbeda dengan lembaga praperadilan
Read MoreMendorong Depenalisasi Penghinaan
Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang strategis dan fundamental dalam menopang jalannya kehidupan berdemokrasi. Kebebasan berekspresi sepenuhnya dijamin oleh konstitusi, meskipun tidak termasuk kebebasan yang absolut namun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara ketat dengan standar-standar
Read MoreICJR Desak Amicus Curiae diakui dan diatur dalam R KUHAP
Rancangan KUHAP harus mengakomodir partisipasi masyarakat dalam bentuk Amicus Curiae demikian kata Anggara, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan adalah salah bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan pihak ketiga yang
Read MoreSeri Modul HAM untuk Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik ; Penunjang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penegak Hukum
Jakarta-Usaha resolusi konflik, dapat diupayakan salah satunya dengan diterapkannya system keadilan yang sensitive terhadap kebutuhan khusus pada wilayah-wilayah rentan konflik atau paska konflik. Oleh karena itu, dalam system administrasi peradilan di Indonesia,khususnya pada wilayah rentan konflik, sangat dibutuhkan pengintegrasian nilai-nilai
Read MoreUU Perlindungan PRT: Kebutuhan Penting dan Mendesak bagi Pekerja Rumah Tangga!
Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT), masih dipandang “sebelah mata” oleh semua lapisan masyarakat, bahkan lapisan masyarakat tertinggi, dalam hal ini Negara. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundangan yang memberikan jaminan terhadap PRT yang mengatur secara jelas hak-hak PRT. Komitmen
Read MoreRUU Perlindungan PRT: Menuju Perlindungan Bagi Para Pekerja Rumah Tangga di Indonesia
Keberadan pekerja rumah tangga (PRT) kini telah menjadi kebutuhan vital bagi kebanyakan keluarga baik di dalam maupun di luar negeri. Jenis pekerjaan ini masuk ke dalam ekonomi non-formal dan berada di luar jangkauan pengaturan ketenagakerjaan secara umum. Sebagai gantinya, hubungan
Read More
