Tag "indonesia"

Back to homepage

Siaran Pers Bersama: RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di UU Tata Cara Penyadapan

Siaran Pers Bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) RUU Intelejen yang saat ini tengah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR telah menyulut kontroversi di tengah–tengah masyarakat. Salah satu kontroversi yang muncul adalah adanya

Read More

Hak Privasi dan Kontroversi Penyadapan

VIVAnews–Privasi. Mungkin kata ini termasuk jarang diucapkan oleh masyarakat Indonesia. Entah mengapa kata itu jarang pula disinggung dalam khasanah hukum. Saya juga tak melihat ada  organisasi HAM di Indonesia yang bicara khusus soal privasi. Negara bahkan tampaknya abai dalam soal

Read More

Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia

Mencuatnya perdebatan mengenai interception of communication atau yang lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin hangat akhir-akhir ini setelah diperdengarkannya secara luas rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya beberapa hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam ruang persidangan juga mendapat

Read More

Usulan Pembentukan Komisi Etik dan Penonaktifkan Anggota LPSK atas nama Sdr. Ketut Sudiharsa dan Sdri. Myra Diarsi

No: 01/Koalisi Perlindungan Saksi/XI/2009 Kepada Abdul Haris Semendawai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Di Jakarta Dengan Hormat, Terungkapnya rekaman antara Sdr. Ketut Sudiharsa sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Anggodo -yang diperdengarkan dalam sidang

Read More

Tindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana

Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN Pemutaran percakapan antara Anggodo Widjoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan beberapa permasalahan hukum. Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan

Read More

Amicus Brief: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia

Kasus Prita Mulyasari yang saat ini diperiksa di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP telah menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kasus penghinaan di Indonesia,

Read More

Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia

Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia, sebuah Kajian Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Maret 2007) Tujuan utama penerbitan seri position paper mengenai perlindungan saksi dan koban adalah memberikan informasi

Read More

Pemberian Bantuan dalam Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban Pemberian Bantuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebuah Observasi Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Maret 2007) Seri Position Paper iniditerbitkan untuk mengkritisi kelemahan-kelemahan yang mendasar

Read More

Nasakah Akademis dan RPP Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan Korban

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban (diterbitkan ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Desember 2007) Pemberian Bantuan bagi saksi dan/ atau korban dalam

Read More

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan KorbanUsul Inisiatif Masyarakat (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi,  Desember 2007) Naskah Akademis dan RPP mengenai Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan

Read More