Tag "ITE"

Back to homepage

Kecam Putusan PK Mahkamah Agung, Koalisi Desak Presiden Segera Keluarkan Amnesti!!!

Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril menilai penolakan perkara PK Ibu Nuril mempersulit upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan pengalaman kekerasannya dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Jumat, 5 Juli 2019, Mahkamah

Read More

ICJR Kritik Tindakan Penahanan terhadap Baiq Nuril Maknun

Penahanan terhadap tersangka mestinya dilakukan secara proporsional, hati – hati, dan berdasarkan oleh hukum. Baiq Nuril Maknun, seorang Ibu 3 anak dari Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat telah merasakan dinginnya sel tahanan sejak 24 Maret 2017 hingga saat ini.

Read More

ICJR Criticizes District Court of Bandung Decision on Wisni’s Case and District Court of Yogyakarta Decision on Florence’s case

Both decisions has undermined the criminal law principles and constitutes a violation of freedom of expression protected by the Indonesian Constitution Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) criticizes District Court of Bandung on Wesni Yetti’s case and District Court of

Read More

ICJR: Pasal 27 Dalam RUU ITE Masih Bermasalah, Pemerintah Harus Evaluasi Ulang

Saat ini Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika sedang mempersiapkan Rancangan tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). RUU ini merupakan salah satu RUU Prirotas Prolegnas 2015, dan

Read More

ICJR: Tiga RUU terkait Pidana dalam Prolegnas 2015 Harus Diawasi

Pada Senin 9 Februari 2015, DPR dan pemerintah akan segera mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Dalam prolegnas 2015 tersebut, tercatat ada 37 Rancangan Undang Undang (RUU) yang terdiri dari 15 RUU Perubahan dan 22 RUU baru yang diusulkan oleh

Read More

Judicial Review on Internet Censorship en Route

Less than a month after the Minister of Communications and Information Technology (Menkominfo) issued a policy on internet censorship, civil society groups are already planning to file a judicial review against the policy. Included in the Menkominfo Regulation No. 19

Read More

Kominfo Dinilai Tidak Berwenang Blokir Konten

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menilai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 19 Tahun 2014 ihwal penanganan situs Internet bermuatan negatif, seperti pornografi, oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Menurut

Read More

Permen Konten Negatif Langsung Diancam Judicial Review

detik.com – Jakarta – Masih seumur jagung, Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif langsung digoyang. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bahkan merekomendasikan Forum Tata Kelola Internet untuk membahasnya secara serius, sambil

Read More

Permen Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif: Pembatasan yang Ilegal dan Tidak Memiliki Legitimasi

Baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengundangkan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Kominfo). Peraturan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai tata cara pemblokiran konten internet yang dinilai negatif, sebagai

Read More

Peraturan Blokir Situs Internet Dinilai Merugikan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, telah mensahkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Disahkannya peraturan ini menuai reaksi dari aktivis dan penggiat dunia maya. Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform

Read More