Tag "kebebasan berpendapat"

Back to homepage

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan Nomor Register 283/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL atas nama Wahyu Dwi Nugroho “Keluhan Masyarakat Bukan untuk Direpresi”

Selasa 4 Juli 2023, ICJR mengirimkan Surat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara UU ITE dengan nomor register 283/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL atas nama Wahyu Dwi Nugroho. Asal duduk perkara ini adalah keluhan tidak

Read More

Amicus Curiae untuk Mahkamah Agung dalam perkara pencemaran nama baik (UU ITE) atas nama Anwari Bin Yusuf Bintoro

Kamis, 25 Mei 2023, ICJR mengirimkan Surat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) ke Mahkamah Agung untuk perkara kasasi  dengan nomor register 1819K/Pid.Sus/2023 atas nama Anwari bin Yusuf Bintoro.  Di dalam aplikasi WhatsApp, Anwari bertanya mengenai dinamika kerja yang dihadapi dirinya dengan

Read More

[Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi

“Pidato Presiden berkebalikan dengan fakta masih banyaknya tindakan aparatur negara yang menciptakan iklim ketakutan dalam berpendapat dan berekspresi di tengah-tengah masyarakat, termasuk masih bermasalahnya implementasi UU ITE dan rencana Pemerintah untuk mengesahkan RKUHP yang berisi pasal-pasal pidana pembunuh Demokrasi.” Dalam

Read More

Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE

[Rilis SKB Pedoman Implementasi UU ITE] Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE Pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun

Read More

PANDEMI COVID-19: KEBEBASAN PERS DAN KESELAMATAN JURNALIS DALAM KRISIS Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah titik penting ketika ingin membicarakan mengenai jaminan maupun perkembangan pers di Indonesia sejak reformasi 1998. Dengan berkembangnya internet dan ruang digital yang semakin luas penggunaannya, peran pers tidak bisa dipungkiri menjadi semakin

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae untuk Perkara I Gede Aryastina alias Jerinx

Rabu, 18 November 2019, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Denpasar atas Perkara Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. Dalam kasus Jerinx hakim perlu sangat hati-hati dalam memutus, IDI yang dikritik dan ditanya oleh Jerinx adalah organisasi

Read More

Tim Pembela Kebebasan Pers Sayangkan Presiden Banding Putusan Blokir Internet Papua

Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020. Informasi tentang banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta dengan

Read More

ICJR dan LBH Pers : Kasus Robertus Robet Adalah Ancaman Serius Kebebasan Berekspresi

Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk

Read More

Menuju Pembaharuan Tindak Pidana Penghinaan di Indonesia

Surat dari Poltangan – Tindak pidana penghinaan di Indonesia secara historis pertama kali muncul dalam KUHP terutama di Bab XVI tentang Penghinaan yang secara garis besar membagi penghinaan menjadi 5 jenis  yaitu Menista Fitnah Penghinaan ringan Pengaduan fitnah Persangkaan palsu

Read More

Kemerdekaaan Berekspresi dan Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif HAM

Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sebagai negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam

Read More
Verified by MonsterInsights