Tag "kekerasan seksual"
Back to homepagePP Kebiri dan Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti
Oleh: Nael Sumampouw* Di awal tahun 2021, masyarakat Indonesia dan dunia mendapatkan informasi melalui media bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat
Read MoreKebiri Kimia: Prioritas yang Bukan untuk Korban
Sejak dari awal, ICJR menilai bahwa hukuman kabiri kimia adalah aturan yang bersifat populis, sampai saat ini komitmen pemerintah untuk penanganan korban masih minim dan cenderung mundur, tidak lengkapnya peraturan mengenai korban kekerasan seksual dan anggaran lembaga yang menangani korban
Read MoreKetiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual
AILA dalam pernyataan sikap yang dikeluarkannya pada 20 September 2020 menyampaikan beberapa poin mengenai perdebatan pendidikan “sexual consent”. Dalam pernyataan tersebut, AILA menekankan bahwa pendidikan yang berbasiskan pengetahuan mengenai persetujuan, justru tidak akan menyelesaikan problem kejahatan seksual dan membuka ruang
Read MorePembahasan RUU PKS Harus Tetap Jadi Prioritas!
Selasa, 30 Juni 2020, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan dalam rapat Badan Legislatif DPR bahwa Komisi VIII mengusulkan RUU PKS untuk ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Alasan yang disampaikan oleh Marwan Dasopang menurut pemberitaan media adalah
Read MoreICJR dan PKBI : Pasal Penguguran Kandungan dalam RKUHP Diskriminatif dan Ancam Korban Perkosaan
ICJR dan PKBI meminta agar pemerintah dan DPR membuka kembali diskusi terkait pidana aborsi dalam RKUHP, pilihannya sederhana, apabila tidak diatur minimal sama atau lebih baik daripada UU Kesehatan, maka baiknya pidana aborsi dalam RKUHP dihapuskan, bagaimanapun juga, korban perkoasaan
Read MoreMenikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice
Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan kepentingan korban, bahwa prosesnya harus berbasis kepentingan pemulihan bagi korban. Karena itu, ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa pernikahan anak korban dengan pelaku tidak akan memberikan penyelesaian bagi pemulihan korban. Berdasarkan
Read MoreICJR Kirimkan Amicus Curiae kepada Mahkamah Agung RI atas Perkara Peninjauan Kembali Atas Nama Pemohon Baiq Nuril Maknun
Senin, 25 Februari 2019, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Agung RI atas Perkara Peninjauan Kembali atas nama Pemohon Baiq Nuril Maknun. Ibu Nuril diputus bersalah oleh Mahkamah Agung atas perbuatan “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
Read MoreAmicus Curiae: Jangan Korbankan Korban Kekerasan
Sebagai bagian dari komitmen dalam upaya promosi dan pemajuan Hak Asasi Manusia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sering mengirimkan Amicus Curiae kepada Pengadilan. Fungsi Amicus Curiae yang dikirimkan oleh ICJR adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses penegakkan hukum
Read MoreDemi Pemenuhan Hak Korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Dibahas!
Dalam waktu beberapa hari terakhir perdebatan terhadap naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terjadi dengan tendensi bahwa RUU tersebut berusaha melegalkan zina, mempromosikan akses kontrasepsi terhadap remaja dan sebagainya yang dianggap bertentangan dengan moral. Salah satu fraksi DPR juga secara
Read MoreDugaan Kasus Kekerasan Seksual di BPJS Ketenagakerjaan: Aparat Penegak Hukum Harus Profesional dan Pahami Hak Korban
Publik Indonesia kembali digegerkan oleh adanya dugaan kasus kekerasan seksual, kali ini menimpa RA, pegawai di BPJS Ketenagakerjaan, oleh anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang diketaui berinisial SAB. RA telah melaporkan kasus yang menimpa dirinya kepada jajaran anggota Dewan Pengawas,
Read More
