Tag "kekerasan seksual"

Back to homepage

Kasus Kekerasan Seksual oleh Anggota Polda Sulsel Harus Diproses dengan UU TPKS, Hal ini juga Bukti konkret revisi KUHAP dan UU Narkotika harus segera dilakukan

Baru-baru ini, kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan terjadi. Pada 7 Desember 2023, Anggota Polisi Briptu Sanjaya terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan tahanan narkotika perempuan di Rutan Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses sidang etik yang digelar, terungkap

Read More

Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Anak Perempuan (Koalisi AG-AP): Mendorong Keadilan untuk Proses Hukum Anak AGH

Koalisi AG-AP yang terdiri dari kelompok individu dan jaringan masyarakat sipil penggiat hak anak dan perempuan, khususnya korban kekerasan seksual,  menaruh perhatian pada kasus penganiayaan yang menimpa anak D. Kasus penganiayaan ini diduga dilakukan oleh MDS (20 tahun), AGH (15

Read More

Aliansi PKTA Dorong Mahkamah Agung dan Kepolisian Merespon Potensi Terjadinya Manipulasi dan Kekerasan Seksual Orang Dewasa terhadap Anak dalam Kasus Penganiayaan D

Aliansi PKTA menaruh catatan terhadap putusan PN Jakarta Selatan terhadap terdakwa anak AGH yang dipublikasikan melalui rekaman pada 10 April 2023 lalu. Dalam putusan tersebut, hakim PN Jaksel memaparkan kronologi yang menyatakan AGH melakukan hubungan seksual dengan salah satu pelaku

Read More

Keadilan bagi Perempuan Pengguna Narkotika Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasca pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) melakukan penelitian tentang kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan pengguna narkotika dan bagaimana penyedia layanan memenuhi hak

Read More

IJRS, ICJR, Puskapa: Urgensi Perbaikan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Kepolisian

IJRS, ICJR, dan PUSKAPA menyesalkan atas terjadinya kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang pria terhadap beberapa anak di Mall Bintaro Xchange pada Minggu, 26 Juni 2022. Tindakan ini diketahui oleh seorang ibu yang menyaksikan pelaku tiba-tiba meraba bagian perut bawah

Read More

Sidang Paripurna DPR RI 12 April 2022 Mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Apa Pentingnya UU ini?

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022.  Pengesahan

Read More

Hukuman Mati dalam Kekerasan Seksual Bukan Solusi Bagi Korban

Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menerima banding yang diajukan Jaksa dalam kasus HW, pelaku perkosaan terhadap 13 santri, dan menjatuhkan pidana mati sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum di tingkat pertama. PT Bandung juga mengubah tanggung jawab kewajiban pembayaran restitusi terhadap korban

Read More

Hakim Abaikan KUHAP, KUHP dan Perma 3/2017: Putusan ini Tidak Boleh Memberikan Dampak Buruk Pada Pendidikan dan Kelangsungan Hidup Korban

Majelis Hakim PN Pekanbaru menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa SH, Dekan Fisip Non-Aktif UNRI, atas tindak pidana pencabulan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, Rabu, 30 Maret 2022. ICJR, IJRS, dan PUSKAPA mengkritisi putusan hakim ini, yang tidak menunjukkan komitmen

Read More

ICJR Mengirimkan Amicus Curiae dalam Perkara Pelecehan Seksual di FISIP UNRI: ICJR Dorong Hakim Memutus dengan Menerapkan PERMA 3/2017

Selasa, 29 Maret 2022, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual di Fisip UNRI) sebagai bentuk dukungan agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut dapat memutuskan perkara ini dengan memerhatikan kepentingan korban. Sebagaimana diketahui,

Read More

Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia

Adanya kerangka hukum mengenai KBGO merupakan prasyarat penting bagi pencegahan KBGO dan perlindungan bagi korban KBGO. Sementara itu, kerangka hukum mengenai KBGO di Indonesia masih belum tersedia secara memadai. SAFEnet melalui inisiatif Awas KBGO dan Program Digital Rights Education, serta

Read More
Verified by MonsterInsights