Tag "kekerasan seksual"
Back to homepageSidang Paripurna DPR RI 12 April 2022 Mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Apa Pentingnya UU ini?
Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022. Pengesahan
Read MoreHukuman Mati dalam Kekerasan Seksual Bukan Solusi Bagi Korban
Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menerima banding yang diajukan Jaksa dalam kasus HW, pelaku perkosaan terhadap 13 santri, dan menjatuhkan pidana mati sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum di tingkat pertama. PT Bandung juga mengubah tanggung jawab kewajiban pembayaran restitusi terhadap korban
Read MoreHakim Abaikan KUHAP, KUHP dan Perma 3/2017: Putusan ini Tidak Boleh Memberikan Dampak Buruk Pada Pendidikan dan Kelangsungan Hidup Korban
Majelis Hakim PN Pekanbaru menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa SH, Dekan Fisip Non-Aktif UNRI, atas tindak pidana pencabulan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, Rabu, 30 Maret 2022. ICJR, IJRS, dan PUSKAPA mengkritisi putusan hakim ini, yang tidak menunjukkan komitmen
Read MoreICJR Mengirimkan Amicus Curiae dalam Perkara Pelecehan Seksual di FISIP UNRI: ICJR Dorong Hakim Memutus dengan Menerapkan PERMA 3/2017
Selasa, 29 Maret 2022, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual di Fisip UNRI) sebagai bentuk dukungan agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut dapat memutuskan perkara ini dengan memerhatikan kepentingan korban. Sebagaimana diketahui,
Read MoreJauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia
Adanya kerangka hukum mengenai KBGO merupakan prasyarat penting bagi pencegahan KBGO dan perlindungan bagi korban KBGO. Sementara itu, kerangka hukum mengenai KBGO di Indonesia masih belum tersedia secara memadai. SAFEnet melalui inisiatif Awas KBGO dan Program Digital Rights Education, serta
Read MorePutusan HW Refleksi Pemulihan Korban yang Terabaikan dalam Sistem Hukum Indonesia
ICJR memberikan apresiasi pada usaha hakim dalam putusan ini, namun masih ada masalah yang lebih rumit. Dalam situasi ini, maka Skema Dana Bantuan Korban atau Victim Trust Fund harus dibangun oleh negara makin mendesak untuk diatur. Selasa, 15 Februari 2022,
Read MoreUntuk Pemulihan Korban, Pidana Mati Bukan Solusi!
ICJR mengutuk tindakan pelaku dan mengamini kemarahan publik, namun jangan sampai pilihan pidana malah menghambat proses hukum dan fokus pada pemulihan korban kedepan dan untuk kasus-kasus yang mungkin akan terjadi lagi. — Herry Wirawan, yang diperiksa atas perkara perkosaan terhadap
Read MoreDamai yang Dipaksakan kepada Korban: Suatu Kesalahan!
Desember 2021, seorang Ibu korban pemerkosaan berinisial ZU (19) dan suaminya berinisial S (28) mengalami tekanan, ancaman, dan paksaan dari anggota kepolisian Polsek Tambusai Utara untuk menyetujui perdamaian dengan pelaku perkosaan. Sejumlah anggota Polsek diduga terlibat mulai Kanit Reskrim, hingga
Read MoreKonsep Konsen Adalah Benteng Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual
Pada tanggal 3 September 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebagai catatan juga, aturan sejenis ini juga telah diterbitkan di lingkungan
Read MorePenolakan terhadap Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tidak Berperspektif Korban
Mendasarkan kekerasan seksual pada ketiadaan konsen/persetujuan sama dengan memberikan ruang aman bagi korban manapun. Pada tanggal 3 September 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Read More