Tag "kekerasan seksual"

Back to homepage

Konsep Konsen Adalah Benteng Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Pada tanggal 3 September 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebagai catatan juga, aturan sejenis ini juga telah diterbitkan di lingkungan

Read More

Penolakan terhadap Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tidak Berperspektif Korban

Mendasarkan kekerasan seksual pada ketiadaan konsen/persetujuan sama dengan memberikan ruang aman bagi korban manapun. Pada tanggal 3 September 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Read More

Aliansi PKTA Mendorong Polisi dan Aparat Penegak Hukum Serius Tangani Penyelesaian Kasus Pemerkosaan di Luwu Timur  

Rilis Bersama  Aliansi PKTA Mendorong Polisi dan Aparat Penegak Hukum Serius Tangani Penyelesaian Kasus Pemerkosaan di Luwu Timur   Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA)    Publik Indonesia satu minggu terakhir dikejutkan dengan adanya pemberitaan kasus pemerkosaan di Luwu Timur

Read More

Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.

Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh Project Multatuli pada 6 Oktober 2021 dengan judul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan” yang ditulis oleh Eko Rusdianto dan disunting Fahri Salam. Tulisan ini diterbitkan ulang ICJR atas

Read More

PP Kebiri dan Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti

Oleh: Nael Sumampouw* Di awal tahun 2021, masyarakat Indonesia dan dunia mendapatkan informasi melalui media bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat

Read More

Kebiri Kimia: Prioritas yang Bukan untuk Korban

Sejak dari awal, ICJR menilai bahwa hukuman kabiri kimia adalah aturan yang bersifat populis, sampai saat ini komitmen pemerintah untuk penanganan korban masih minim dan cenderung mundur, tidak lengkapnya peraturan mengenai korban kekerasan seksual dan anggaran lembaga yang menangani korban

Read More

Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual

AILA dalam pernyataan sikap yang dikeluarkannya pada 20 September 2020 menyampaikan beberapa poin mengenai perdebatan pendidikan “sexual consent”. Dalam pernyataan tersebut, AILA menekankan bahwa pendidikan yang berbasiskan pengetahuan mengenai persetujuan, justru tidak akan menyelesaikan problem kejahatan seksual dan membuka ruang

Read More

Pembahasan RUU PKS Harus Tetap Jadi Prioritas!

Selasa, 30 Juni 2020, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan dalam rapat Badan Legislatif DPR bahwa Komisi VIII mengusulkan RUU PKS untuk ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Alasan yang disampaikan oleh Marwan Dasopang menurut pemberitaan media adalah

Read More

ICJR dan PKBI : Pasal Penguguran Kandungan dalam RKUHP Diskriminatif dan Ancam Korban Perkosaan

ICJR dan PKBI meminta agar pemerintah dan DPR membuka kembali diskusi terkait pidana aborsi dalam RKUHP, pilihannya sederhana, apabila tidak diatur minimal sama atau lebih baik daripada UU Kesehatan, maka baiknya pidana aborsi dalam RKUHP dihapuskan, bagaimanapun juga, korban perkoasaan

Read More

Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice

Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan kepentingan korban, bahwa prosesnya harus berbasis kepentingan pemulihan bagi korban. Karena itu, ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa pernikahan anak korban dengan pelaku tidak akan memberikan penyelesaian bagi pemulihan korban. Berdasarkan

Read More