Tag "Korporasi"
Back to homepageIni Catatan ICJR Terkait Perma Penanganan Tindak Pidana Korporasi
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengapresiasi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma tersebut dinilai bisa mengisi kekosongan
Read MoreMendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana : Perma No 13 tahun 2016 dan Tantangannya
“Pertanggungjawaban Korporasi seharusnya telah dapat di gunakan secara lebih memadai untuk kejahatan-kejahatan tertentu namun ternyata sangat sedikit korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawab pidana” Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana
Read MorePertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP
Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan societas delinquere non potest sehingga belum
Read More
