ICJR | Kriminalisasi

Tag "Kriminalisasi"

[PERNYATAAN BERSAMA KOALISI TOLAK KRIMINALISASI DAN REKAYASA KASUS] Segera Lepaskan Ravio Patra, Hentikan Kriminalisasi, Ungkap Pelaku Peretasan!

23/04/2020

Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap kemarin malam, 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 – 22.00 WIB. Sebelumnya melalui akun twitter miliknya, @raviopatra, Ravio sempat mengkritik Staf Khusus

Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: ICJR Kirim Amicus Curiae Kepada Pengadilan Negeri Indramayu atas Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM) atas nama Terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto

27/12/2018

Pada Jumat, 21 Desember 2018 lalu, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Indramayu pada perkara pidana Nomor 397/PID.B/2018/PN.IDM atas nama terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto. Ketiganya didakwa melanggar Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a UU No. 24 Tahun

Menentukan Arah Kebijakan Narkotika: ICJR Dorong Pemerintah untuk Menggunakan Pendekatan Berbasis Bukti dalam Perubahan UU Narkotika

02/11/2018

Kebijakan narkotika bukan hanya tentang pengendalian angka kriminalitas, namun lebih dari itu, kualitas kesehatan masyarakat juga dipertaruhkan. Pendekatan yang digunakan mestinya dititik beratikan pada mengurangi dampak buruk. Aspek penting mengenai hak kesehatan untuk masyarakat khususnya yang menjadi pengguna narkotika selama

Kasus Tiga Anak dengan HIV: ICJR Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal Kriminalisasi Alat Kontrasepsi

26/10/2018

Pemerintah dan DPR masih acuh dengan fenomena HIV/AIDS di Indonesia. Dalam Naskah RKUHP terakhir (Versi 9 Juli 2018) yang memuat rekomendasi pemerintah, kriminalisasi terkait promosi, penyebaran dan mempertunjukkan alat kontrasepsi seperti kondom masih ada yaitu dalam Pasal 443. Padahal seharusnya

Walau Masih Bermasalah, Rancangan KUHP ditargetkan Selesai Akhir Desember 2017

07/12/2017

Pembahasan R KUHP sudah berada di ujung penyelesaian. Walaupun Panja RKUHP dalam Jadwal Acara Rapat Komisi III DPR telah menargetkan selesainya R KUHP pada akhir Desember 2017. Namun target pembahasan mengalami kemunduran. Sebelumnya, Panja RKUHP dalam Jadwal Acara Rapat Komisi

Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015

29/12/2015

Diskursus tentang kriminalisasi di Indonesia hampir tidak pernah menyentuh isu legitimasi dan justru mulai kehilangan arah untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ini karena panduan untuk mengkriminalisasi tindak pidana baru masih terkesan minimalis.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Menabur Ancaman Pidana, Menuai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

11/12/2015

Indonesia Tidak Punya Arah Kebijakan Kriminalisasi Yang Jelas Hukum pidana selama bertahun-tahun di Indonesia dianggap sebagai alat paling efektif untuk mengontrol perilaku masyarakat, Di Indonesia, diluar KUHP saja, sampai 2014, ada sekitar 443 jenis kejahatan baru dengan ancaman maksimum hukuman

Aspek Criminal Justice dalam RUU Penyandang Disabilitas Harus lebih Diperkuat

23/08/2015

Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan, yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Namun Penyandang disabilitas sebagai warga negara umumnya akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Menurut Institute

Tag "Kriminalisasi"

Loading, Please Wait!