Tag "Kriminalisasi"

Back to homepage

Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 12 organisasi mengecam langkah Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara pengisi film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri. Langkah itu merupakan upaya untuk

Read More

[PERNYATAAN BERSAMA KOALISI TOLAK KRIMINALISASI DAN REKAYASA KASUS] Segera Lepaskan Ravio Patra, Hentikan Kriminalisasi, Ungkap Pelaku Peretasan!

Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap kemarin malam, 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 – 22.00 WIB. Sebelumnya melalui akun twitter miliknya, @raviopatra, Ravio sempat mengkritik Staf Khusus

Read More

Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: ICJR Kirim Amicus Curiae Kepada Pengadilan Negeri Indramayu atas Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM) atas nama Terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto

Pada Jumat, 21 Desember 2018 lalu, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Indramayu pada perkara pidana Nomor 397/PID.B/2018/PN.IDM atas nama terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto. Ketiganya didakwa melanggar Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a UU No. 24 Tahun

Read More

Menentukan Arah Kebijakan Narkotika: ICJR Dorong Pemerintah untuk Menggunakan Pendekatan Berbasis Bukti dalam Perubahan UU Narkotika

Kebijakan narkotika bukan hanya tentang pengendalian angka kriminalitas, namun lebih dari itu, kualitas kesehatan masyarakat juga dipertaruhkan. Pendekatan yang digunakan mestinya dititik beratikan pada mengurangi dampak buruk. Aspek penting mengenai hak kesehatan untuk masyarakat khususnya yang menjadi pengguna narkotika selama

Read More

Kasus Tiga Anak dengan HIV: ICJR Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal Kriminalisasi Alat Kontrasepsi

Pemerintah dan DPR masih acuh dengan fenomena HIV/AIDS di Indonesia. Dalam Naskah RKUHP terakhir (Versi 9 Juli 2018) yang memuat rekomendasi pemerintah, kriminalisasi terkait promosi, penyebaran dan mempertunjukkan alat kontrasepsi seperti kondom masih ada yaitu dalam Pasal 443. Padahal seharusnya

Read More

Walau Masih Bermasalah, Rancangan KUHP ditargetkan Selesai Akhir Desember 2017

Pembahasan R KUHP sudah berada di ujung penyelesaian. Walaupun Panja RKUHP dalam Jadwal Acara Rapat Komisi III DPR telah menargetkan selesainya R KUHP  pada akhir Desember 2017. Namun target pembahasan mengalami kemunduran. Sebelumnya,  Panja RKUHP dalam Jadwal Acara Rapat Komisi

Read More

Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015

Diskursus tentang kriminalisasi di Indonesia hampir tidak pernah menyentuh isu legitimasi dan justru mulai kehilangan arah untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ini karena panduan untuk mengkriminalisasi tindak pidana baru masih terkesan minimalis.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Read More

Menabur Ancaman Pidana, Menuai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Indonesia Tidak Punya Arah Kebijakan Kriminalisasi Yang Jelas Hukum pidana selama bertahun-tahun di Indonesia dianggap sebagai alat paling efektif untuk mengontrol perilaku masyarakat, Di Indonesia, diluar KUHP saja, sampai 2014, ada sekitar 443 jenis kejahatan baru dengan ancaman maksimum hukuman

Read More

Aspek Criminal Justice dalam RUU Penyandang Disabilitas Harus lebih Diperkuat

Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan, yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Namun Penyandang disabilitas sebagai warga negara umumnya akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Menurut Institute

Read More
Verified by MonsterInsights