Tag "KUHP"

Back to homepage

Catatan ICJR atas Prolegnas Prioritas 2021: Pembahasan RUU Harus Transparan dan Akuntabel

Dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis, 30 September 2021, terdapat empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Keempat RUU tersebut yaitu RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang statusnya carry over usulan

Read More

Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia

Pidana mati adalah penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat sehingga penghapusan pidana mati digaungkan secara global menuju pembaharuan hukum pidana yang menghormati hak atas hidup. Upaya penghapusan pidana mati di Indonesia mendapat momentum segar lewat hadirnya upaya komutasi

Read More

Rancangan KUHP Memperburuk Kondisi Pandemic COVID-19: Tunda Pembahasan

Pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Komisi III dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat untuk segera melanjutkan pembahasan RKUHP melalui mekanisme carry over. Pada 2 April 2020, keputusan keberlanjutan pembahasan ini akan dibahas dalam rapat paripurna. Pembahasan RKUHP kembali diangkat

Read More

Ancaman Kriminalisasi Pembubaran Kerumunan Masyarakat Berlebihan dan Perburuk Kondisi Penanganan Covid-19

ICJR memandang ancaman penggunaan Pasal 212 KUHP untuk menakut-nakuti masyarakat yang tidak menuruti perintah social distancing merupakan tindakan berlebihan, hal ini merupakan bentuk overkriminalisasi yang akan memberi beban lanjutan kepada negara. Dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang harus digalakkan kepada masyarakat

Read More

ICJR Policy Brief: EU – Indonesia Human Rights Dialogue

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) established in 2007 is an independent research institution focusing on criminal law reform, criminal justice system reform, and legal reform in general in Indonesia. ICJR has conducted three major programs: research and advocacy, training,

Read More

ICJR Minta Menteri Hukum dan HAM Buka Kembali Pembahasan RKUHP dan Susun Roadmap Reformasi Kebijakan Pidana

ICJR meminta Yasonna Laoly, yang terpilih kembali menjadi Menteri Hukum dan HAM, untuk menunjukan keseriusannya dalam mewujudkan reformasi hukum sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh konstitusi, salah satunya adalah dengan membuka kembali pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Read More

Mempermainkan Takdir: Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia nampaknya masih panjang dan akan terus berlanjut. Upaya pembaruan kebijakan pidana mati yang diharapkan mampu dihadirkan oleh Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) nampaknya belum menjadi angin segar. Jalan menuju penghapusan hukuman mati sempat

Read More

Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, perancangan dan penerapan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pidana penjara. Dalam diskurus di publik termasuk di kalangan akademisi hukum, pidana penjara selalu dikaitkan dengan penjeraan terhadap – utamanya – pelaku kejahatan. Pidana penjara diharapkan tidak hanya

Read More

ICJR Minta Kepolisian Segera Cabut Status Tersangka Dandhy Dwi Laksono

Penangkapan Dandhy Dwi Laksono atas dugaan penyebaran kebencian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah tidak tepat. Proses hukum terhadap perbuatan penyampaian informasi kepada publik dan kritik atas kebijakan penegakkan hukum dan pemerintahan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk

Read More

Menunda Demi Semua: Kami Akan Terus Kawal dan Beri Masukan pada Pembahasan RKUHP di Periode Berikut

Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada 20 September 2019 menyatakan memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini. Menyusul, Menteri Hukum dan HAM

Read More