Tag "KUHP"
Back to homepagePutusan MA soal “Playboy” Diprotes
http://bit.ly/igfJPp JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan mempertanyakan putusan Mahkamah Agung yang menghukum Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia Erwin Arnada dua tahun penjara. Mereka mengajukan amicus curiae atau komentar tertulis atas putusan itu kepada MA.
Read MoreTiga Lembaga Ajukan Pendapat Hukum Soal Playboy
http://bit.ly/hWjNtq TEMPO Interaktif, Jakarta – Tiga lembaga kajian dan advokasi hukum menyampaikan pendapat hukum (amicus curiae) dalam perkara yang menjerat Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia Erwin Arnada, yang kini memasuki tahap peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.
Read MoreKasus Majalah Playboy, Tiga LSM Ajukan Amicus Brief ke MA
http://bit.ly/gMPiv1 Jakarta – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan Amicus Brief atau komentar tertulis kepada Mahkamah Agung dalam kasus majalah Playboy yang melibatkan pemimpin redaksinya Erwin Arnada. LSM tersebut diantaranya adalah, Institute for Criminal Justice Reform Indonesia (ICJR), Indonesia Media Defense
Read MoreAmicus Curiae: Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia
Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia IMDLN, ICJR, dan ELSAM Unduh Amicus Brief disini Kasus Erwin Arnada yang saat ini sedang masuk dalam tahap pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI atas dakwaan melanggar Primair:
Read MoreLSM serahkan ‘sahabat pengadilan’ dalam kasus Prita
Jakarta – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyerahkan amicus curiae dalam kaitan persidangan perkara pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dengan terdakwa Prita Mulyasari versus negara Republik Indonesia di Pengadilan Negara Tangerang, Banten, Jawa Barat. Amicus curiae, dalam bahasa
Read MoreAmicus Brief: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Prita Mulyasari yang saat ini diperiksa di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP telah menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kasus penghinaan di Indonesia,
Read MorePeraturan Mengenai Trafficking
Protokol Untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak Melengkapi Konvensi PBB Terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (unduh disini) UU 7 Th 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (unduh disini) UU 21
Read More