Tag "Mahkamah Agung"
Back to homepage
ICJR Kritik Larangan Memfoto, Merekam dan Meliput Persidangan Tanpa Izin Ketua Pengadilan
Sekedar melarang tanpa mewajibkan setiap pengadilan mengeluarkan materi terkait dengan persidangan, maka dalam pandangan ICJR hal ini adalah bentuk kesewenang wenangan dari Mahkamah Agung. Baru – baru ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menerima dokumen Surat Edaran Direktur Jenderal
Read More
Putusan MA Terhadap Baiq Nuril Maknun Membingungkan
Dalam putusan ini, MA jelas jelas tidak secara yakin menuliskan bahwa Ibu Nuril yang menyebarkan rekaman, bahkan MA menyebut orang lain yang telah melakukan itu. Hanya atas dasar itu, harusnya MA memperkuat putusan PN Mataram untuk membebaskan Ibu Nuril. MA
Read More
5 Catatan ICJR terhadap Putusan MA dalam Kasus Budi Pego
Pada Jumat, 16 November 2018, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menyampaikan isi amar putusan Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi kasus yang menimpa saudara Heri Budiawan alias Budi Pego melalui kuasa hukumnya. Putusan Mahkamah Agung nomor 1567 K/ Pid.Sus/ 2018
Read More
Korban Kekerasan Seksual Dikriminalisasi : Selain Baiq Nuril, Ada Kasus WA yang Sedang Diperiksa MA
Kasus WA, anak perempuan yang diadili karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya di Jambi, saat ini sedang memasuki tahap pemeriksaan di tingkat kasasi. ICJR meminta agar MA memeriksa perkara ini dengan hati-hati dan tidak lagi melakukan kesalahan yang
Read More
ICJR Apresiasi MA tentang Larangan Buron Ajukan Permohonan Praperadilan
Aturan praperadilan masih tidak cukup jelas, ICJR dorong pembentukan Hukum Acara Praperadilan Beleid praperadilan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 adalah untuk menjamin hak – hak tersangka yang sedang dalam upaya paksa. Hak – hak ini meliputi penetapan
Read More
Dilema Putusan MK Terkait Kewenangan Pusat Untuk Membatalkan Perda
ICJR: Harus diantisipasi munculnya potensi peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersifat diskriminatif dan intoleran. Dalam kondisi paling buruk akan timbul penggunaan hukum pidana di tingkat lokal yang semakin eksesif. Ini menjadi dilema karena selama ini Pemerintah Pusat juga gagal
Read More
Menguji Kebijakan Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Bagi Terpidana Mati; Judicial Review Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
Peninjauan Kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa, disamping upaya kasasi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan apabila seluruh upaya hukum biasa,
Read More
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK
Saat ini pemerintah lewat Jaksa Agung masih berencana akan mengeksekusi mati terpidana mati kasus narkoba yang telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam laporan kinerja 2016, dinyatakan MA telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 25 terpidana dan hukuman seumur hidup terhadap
Read More
ICJR Minta DPR Panggil Mahkamah Agung Terkait Masalah Peninjauan Kembali dan Administratsi Peradilan Terpidana Mati
Pada Mei 2015, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali melontarkan kritik keras terhadap sistem administrasi di pengadilan tingkat pertama, hal ini terkait kasus terselipnya berkas pengajuan peninjauan kembali tereksekusi mati Zainal Abidin di Pengadilan Negeri Palembang. Sayangnya kritik Hatta Ali
Read More
Berdasarkan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung harus segera mencabut SEMA No 7 Tahun 2014
“MA sebaiknya segera merespon dua putusan MK tersebut, ICJR mendesak MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak segera merespon putusan MK tersebut, maka jelaslah
Read More