Tag "mahkamah konstitusi"
Back to homepageAturan Penyadapan Harus Undang-undang
hukumonline.com. Jakarta. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika nampaknya harus mengurungkan niat membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara intersepsi atau penyadapan. Sebab, Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengamanatkan
Read MoreMK: Penyadapan Harus Diatur dengan UU
Jakartapress.com – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat 4 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi “tata cara penyadapan yang diatur oleh pemerintah.” MK dalam hal ini mengabulkan permohonanan Wahyu Wagiman yang meminta agar pasal ini dihapus.
Read MoreKPK Tak Terpengaruh Putusan MK tentang Hak Sadap
DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun keputusan MK ini sama sekali tidak berpengaruh kepada kewenangan penyadapan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi
Read MoreMK Batalkan Pasal Penyadapan di UU ITE
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengatur tentang tata cara penyadapan. Ketua MK, Mahfud MD, mengatakan pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak memiliki kekuatan
Read MoreMK hapus pasal penyadapan di UU ITE
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika I (ITE) tentang pasal aturan tata cara penyadapan. Dalam putusan ini diputuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun
Read MoreMK Batalkan Hak Sadap yang Cuma Diatur Lewat PP
DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 31 ayat 4 yang berisi ‘tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah’. Gugatan ini diajukan untuk menanggapi rencana pembuatan RPP Penyadapan. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk
Read MoreMK Batalkan Pasal Pengatur RPP Penyadapan
VIVAnews – Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. “Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,”
Read MoreMK Diminta Batalkan Ketentuan Penyadapan
Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan ketentuan penyadapan yang ada pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketentuan tersebut dinilai salah kaprah, mengingat penyadapan hanya bisa diatur di dalam UU tersendiri. Pengaturannya bukan dalam bentuk
Read MoreUU ITE Diuji di MK
“Pengaturan penyadapan menggunakan PP menabrak konstitusi dan HAM,” kata Wahyudi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan datang dari Anggara, Advokat dan Direktur Program Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan Wahyudi Djafar,Peneliti Perkumpulan Center
Read MoreDasar Hukum Pembuatan RPP Penyadapan Diuji Ke MK
Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring sepertinya harus berpikir ulang bila ingin tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (RPP Penyadapan). Pasalnya, dasar hukum yang mengamanatkan pemerintah membuat RPP Penyadapan sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi
Read More