Uji UU MD3, Ahli: Mahkamah Kehormatan Dewan Intervensi Kekuasaan Kehakiman

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti mengatakan persyaratan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menyelidiki dan menyidik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bentuk intervensi kekuasaan kehakiman. Menurutnya, kendati izin tersebut tidak berkaitan langsung dengan hakim, kekuasaan