Tag "narkotika"

Back to homepage

Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan KUHP: Jerat Penjara untuk Korban Narkotika

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang digunakaan saat ini adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan melalui aturan UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada 5 Juni 2015, melalui Surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah

Read More

ICJR Dorong Proses Perubahan UU Narkotika Harus Mengatur Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Kesehatan

Pada Selasa, 24 Desember 2018 lalu, Parlemen Thailand menyetujui untuk pengaturan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan. Kesepakatan untuk melakukan amandemen terhadap UU Narkotika Thailand tahun 1979 diperoleh pada saat extra parliamentary session sebelum memasuki liburan tahun baru. Setelah pertemuan tersebut,

Read More

Menentukan Arah Kebijakan Narkotika: ICJR Dorong Pemerintah untuk Menggunakan Pendekatan Berbasis Bukti dalam Perubahan UU Narkotika

Kebijakan narkotika bukan hanya tentang pengendalian angka kriminalitas, namun lebih dari itu, kualitas kesehatan masyarakat juga dipertaruhkan. Pendekatan yang digunakan mestinya dititik beratikan pada mengurangi dampak buruk. Aspek penting mengenai hak kesehatan untuk masyarakat khususnya yang menjadi pengguna narkotika selama

Read More

Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Kondisi Lapas

Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP,  Kebijakan Alternatif Pemidanaan non Pemenjaraan dalam RKUHP dan Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan  Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan

Read More

Salah Arah Penanganan Narkotika

Di Mei 2018 terdapat 30,641 penghuni Lapas yang merupakan pengguna dan pecandu narkotika. Masuknya para pecandu dan pengguna ke dalam Lapas adalah fakta gagalnya penanganan narkotika. Peringatan “Hari Anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika” yang jatuh pada tanggal 26 Juni

Read More

Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia

Sejak dikeluarkannya UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberian sanksi pidana kepada pengguna

Read More

Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika

Laporan Lokakarya Human Right and Drug Policy, Open Society Foundation, Hong Kong, 16-20 Oktober 2017 Pada 16-20 Oktober 2017 lalu Open Society Foundation menggelar lokakarya yang bertajuk Human Rights and Drug Policy yang diselenggarakan di Departemen Kriminologi Universitas Hong Kong. Lokakarya tersebut diisi oleh

Read More

Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010

(Selasa 17 Oktober 2017) ICJR bersama sama dengan RC (Rumah Cemara) dan EJA (Empowerment and Justice Action) malakukan audiensi dengan Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Asisten Kamar Pidana Bapak Arman Surya Putra. Dalam pertemuan ini, ICJR, RC dan EJA 

Read More

ICJR: Fidelis Korban Kampanye Buta Anti Narkotika

Fidelis adalah Korban Perang Presiden terhadap Narkotika Perjuangan Fidelis untuk mendapatkan keadilan telah sirna, Majelis Hakim PN Sanggau memutuskan Fidelis dihukum penjara 8 bulan dan denda 1 Milyar Rupiah dengan Subsider 1 bulan penjara. Terhadap putusan ini, ICJR menyayangkan Hakim

Read More

Kasus Fidelis: ICJR Sampaikan Pendapat Hukum kepada PN Sanggau

Perlu untuk digarisbawahi bahwa pada dasarnya Narkotika   merupakan   zat   atau   obat   yang   sangat   bermanfaat   dan   diperlukan    untuk    pengobatan    penyakit    tertentu. Tindakan Fidelis didorong dari kondisi dimana Negara belum dapat menjamin pemenuhan kepentingan masayarakat atas pemanfaatan narkotika. Fidelis Arie Sudewarto, terdakwa

Read More