ICJR | pemidanaan

Tag "pemidanaan"

ICJR dan Rumah Cemara Tolak Rencana BNNP Aceh untuk Menghukum Cambuk Pengguna Narkotika!

17/10/2019

ICJR dan Rumah Cemara menolak keras rencana tersebut, selain karena melanggar UU Narkotika, ketentuan cambuk juga melanggar Hak Asasi Manusia. Yang harus dijadikan solusi untuk masalah narkotika adalah reformasi kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Berdasarkan pemberitaan beberapa media, diketahui

ICJR Desak Menkumham batalkan MoU dengan Pemerintah Aceh tentang Pelaksanaan Cambuk di Lapas

13/04/2018

Pada Kamis 12 April 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menandatangani nota kesepahaman tentang pelaksanaan hukuman cambuk di dalam Lapas sebagai upaya implementasi dari Peraturan Gubernur Aceh No 5 tahun 2018. Terkait dengan perjanjian

Dua Muka Kemenkumham Soal RKUHP dan Anak Tiri Bernama Pemasyarakatan

01/02/2018

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Permenkumham No 11 tahun 2017 soal bahaya overcrowded, tidak diindahkan sama sekali oleh pihak Pemerintah dalam RKUHP, Mirisnya, RKUHP dirancang oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian yang sama yang mengkritik masalah overkriminalisasi RKUHP dan mengeluhkan masalah

Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP

16/09/2016

Anak adalah salah satu kelompok rentan apabila berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Karena itu dibutuhkan mekanisme khusus untuk melindungi kepentingan anak – anak yang berhadapan dengan hukum. Inti dari semua perlindungan yang diberikan oleh hukum semestinya diarahkan pada kepentingan terbaik

ICJR : Dalam Revisi UU Terorisme, Pemenjaraan Bagi Anak Harus Dihindarkan

04/05/2016

Sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, program deradikalisasi harus diutamakan Revisi UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak) menambah ketentuan

Bom Waktu Kondisi Penjara Indonesia: Lapas & Rutan di Indonesia, Sudah Sampai Taraf yang Mengkhawatirkan

27/03/2016

Kerusuhan di lapas Malabero di bengkulu pada Jumat, 25 Maret 2016 kemarin merupakan kerusuhan berseri di Lapas Indonesia. Sebelumnya kerusuhan Lapas juga terjadi di Lapas Kerobokan, Denpasardi akhir tahun 2015. Institute Criminal Justice Reform (ICJR) prihatin atas terjadi kasus berulang yang selalu dialami

RUU Larangan Minuman Beralkohal: DPR Harus Perhatikan Harmonisasi dengan R KUHP

12/11/2015

Saat ini DPR sudah membentuk Panitia Khusus untuk membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol), sebuah RUU yang menjadi usul inisiatif DPR RI. Panitia Khusus ini dibentuk setelah Presiden menyampaikan Surat Presiden dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke DPR.

ICJR : Mendagri Harus Segera Membekukan Qanun Jinayat

30/09/2014

Menteri Dalam Negeri melalui pemberitaan beberapa media telah merespon dan berjanji akan melakukan review atau meninjau ulang atas produk hukum Qanun Jinayat Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Terkait hal tersebut, Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal

ICJR: Qanun Jinayat mengakibatkan Kemunduran Hukum Pemidanaan Indonesia dan menambah beban Indonesia di Forum Anti penyiksaan Internasional

29/09/2014

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Sabtu (27/09) dinihari, mengesahkan perda syariat Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi orang Islam tetapi juga warga non-Muslim. Perda yang mengatur hukum pidana Islam atau Qanun Jinayat ini disetujui secara aklamasi dalam

MS vs. Negara Republik Indonesia

22/03/2012

“pemidanaan pada dasarnya bukan merupakan balas dendam ataupun memenjarakan pelaku” (Mahkamah Agung RI Putusan No 1104 K/Pid/2010) Dalam anotasi kali ini, fokus kami adalah pada alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Fokus kami tersebut didasarkan atas keprihatinan

Tag "pemidanaan"

Loading, Please Wait!