Tag "Penangkapan"
Back to homepage
Indonesia Must Prepare a Monitoring Mechanism, to Balance the Detention Duration in the Anti-Terrorism Bill
The government and the House of Representatives reportedly have agreed on the duration of detention in the Anti-Terrorism Bill that would be in total 760 days, the detention duration is not part of the arrest duration that has been recently
Read More
Masa Penangkapan yang di Perpanjang dalam RUU Terorisme Berpotensi Melanggar HAM: ICJR Minta Pemerintah Memperkuat Pengawasan Penangkapan
Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada Rabu 7 Juni 2017 secara tertutup. Dalam Pembahasan tersebut Pemerintah dan DPR menyepakati masa penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. Dari hasil pemantauan terakhir yang dilakukan oleh Institute
Read More
ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme
Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan masih berkutat pada pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme. Dalam RUU Terorisme
Read More
“Pasal-Pasal Guantanamo” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme
Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 65-83 (Pasal 28 tentang Penangkapan, dan Pasal 43A tentang Pencegahan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pasal-pasal tersebut yang
Read More
Respon atas Rencana Penetapan Revisi UU ITE: Lima Masalah Krusial Dalam Revisi UU ITE yang Mengancam Kebebasan Ekpresi di Indonesia
Pada hari ini DPR RI akan melakukan rapat paripurna pengesahan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I DPR dengan Pemerintah. Setelah hampirr 6 bulan akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Read More
Pasal Penangkapan dan Penahanan dalam RUU Terorisme Harus di Kritik Keras
Salah satu kritik keras Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terhadap UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak) adalah adanya praktik penahanan incommunicado dikarenakan rentang waktu penangkapan yang begitu lama (7
Read More
Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan ITE
Sejak disahkan, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus menuai kontroversi. UU ITE dianggap oleh banyak kalangan pegiat hak asasi manusia sebagai salah satu contoh produk legislasi yang over kriminalisasi dan rumusan tindak pidananya
Read More
Komite KuHAP : Pemeriksaan Novel Baswedan Melanggar KUHAP
Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polisi dalam Kasus Novel Baswedan tunjukkan bahwa perlu untuk mendorong KUHAP baru Penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, pada Jumat, 01 Mei 2015, pkl. 00.30 WIB, menuai kontroversi. Tanpa didampingi pengacara,
Read More
ICJR Usulkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan
Salah satu alasan yang mendesak untuk segera diadakan pembaharuan adalah persoalan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum. KUHAP 1981 hanya menyediakan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal dari masyarakat terhadap proses penegakkan hukum.
Read MorePenangkapan BW Dinilai Tak Sesuai Prosedur Hukum Acara
Dasar penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Supriyadi W. Eddyono, ada ketidakwajaran pada prosedur penangkapan Bambang. “Polisi harusnya disadarkan bahwa dasar melakukan penangkapan adalah Kitab
Read More