Tag "Penangkapan"
Back to homepage
ICJR Kecam Penangkapan Bambang Widjajanto
Ada ketidakwajaran dari prosedur penangkapan Bambang Wijayanto, kewenangan tanpa kontrol, bisa menjadikan Polisi alat kekuasaan yang efektif dan korup Berita penangkapan pimpinan KPK, Bambang Wijayanto, oleh anggota Bareskrim Mabes Polri mencuat. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengecam penangkapan yang
Read More
Memperluas Partisipasi, Memperkuat Proteksi, Melindungi Hak Anak
Dalam Rangka Menyambut Hari Konvensi Hak Anak Diskusi dan Media Briefing : “Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digadang – gadang sebagai suatu regulasi yang pro hak
Read MoreInstitusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan
Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada diskusi denga tema “Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam rangka Launching Buku “Praperadilan : Teori,
Read MoreInstitusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan. Pernyataan itu dikatakan Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam diskusi bertema ‘Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia’ di Jakarta pada Selasa
Read MorePutusan MK akan Melemahkan Praktik Praperadilan Penahanan
Komitmen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah melalui Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) MK dianggap melakukan blunder dengan menafsirkan kata
Read More
Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya
Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama Penyidik dan Penuntut Umum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern
Read MoreICJR Kritik Tafsir MK tentang Kata ‘Segera’
Institute for Criminal Justice Reform(ICJR) mengkritik keras Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dalam putusan tersebut, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Pasal 18 ayat
Read MoreICJR Kritik Keras Putusan MK tentang tafsir makna ‘segera’ dalam KUHAP
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dalam putusan tersebut, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Pasal 18
Read MoreCara MK Menafsir Makna Pasal 18 KUHAP Dikritik ICJR
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini disampaikan ICJR pada siaran pers di Jakarta pada Jum’at (31/1).
Read MorePotret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika
Pengenaan perlakuan dan tindakan yang tepat bagi pengguna narkotika merupakan tema yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibahas, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan
Read More