ICJR | penyebaran kebencian

Tag "penyebaran kebencian"

Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkat

08/01/2017

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun

Kasus Buku Jokowi Under Cover: Ketelitian Dalam Penegakan Hukum Pidana Sangat Diharapkan

03/01/2017

ICJR mengingatkan agar Aparat Penegak Hukum lebih hati hati dan cermat dalam menerapkan Pasal-Pasal pidana dalam UU Diskriminasi dan UU ITE dalam kasus Buku Jokowi Undercover Polri akhirnya menangkap Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Ia di tuduh melanggar

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah Yang Sah dalam R KUHP

07/12/2016

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP. Pasal-pasal

Edaran Penangkal Kebencian

08/11/2015

Surat edaran setebal tujuh halaman itu sejatinya hanya menegaskan prosedur penanganan kasus penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang telah diatur sejumlah undang-undang. Namun reaksi atas surat yang diteken Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 itu ibarat

ICJR Kritik SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian

05/11/2015

Pada 8 Oktober 2015, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang bahwa Surat Edaran ini adalah suatu tindakan administrative dari suatu pejabat negeri yang hanya diberlakukan

ICJR: Membiarkan Kasus Penyebaran Kebencian Dapat Membahayakan Demokrasi

01/09/2015

Pemberitaan mengenai Arif Kusnandar dengan postingan di Facebook yang provokatif dan bernada kebencian rasial terhadap warga Tionghoa telah menghiasi pemberitaan media. Dalam akun Facebook miliknya, Arif Kusnandar mengajak masyarakat untuk mengulangi tragedi pelanggaran HAM 1998, memburu masyarakat keturunan Tionghoa sampai

ICJR Kritik Putusan PN Bandung dalam Kasus Wisni dan Putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence

01/04/2015

Kedua putusan Pengadilan tersebut telah mencederai prinsip – prinsip dan asas – asas hukum pidana dan pelanggaran terhadap perlindungan atas kemerdekaan berpendapat yang dijamin dalam Konstitusi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik putusan PN Bandung dalam kasus Wisni Yetti

ICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Florence Sihombing

30/03/2015

Senin, 30 Maret 2015, ICJR telah mengirimkan Amicus Curiae (Dokumen Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Amicus Curiae ini dikirim untuk memberikan komentar tertulis pada kasus Florence Sihombing (Flo), dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Sebelumnya, seperti diketahui, Jaksa dalam kasus Flo

ICF v. Negara Republik Indonesia

11/10/2011

Kasus Posisi Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa ICF (44 tahun) telah membuat tulisan yang berjudul “Tahun Baru 1430 H sebagai Momentum Islam Bangkit, Islam Bersatu, Islam Bisa…!!!”. Tulisan tersebut dibuat dirumahnya yang terletak di

Tag "penyebaran kebencian"

Loading, Please Wait!