Tag "penyidikan"

Back to homepage

Pemerintah Harus Hentikan Upaya Pemanggilan Widjo Kongko, Peneliti Tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) oleh Polda Banten

Rencana pemanggilan Widjo Kongko, Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melakukan penelitian dan mempublikasikan penelitiannya tentang potensi tsunami di Jawa Barat oleh Polda Banten patut dipertanyakan. Polda Banten menyatakan akan mengusut secara pidana tentang penelitian tersebut lantaran menimbulkan

Read More

ICJR Kritik Putusan Pasal Perlindungan Anggota DPR, Putusan Tidak Menjawab Persoalan Hukum

Putusan ini tidak hanya gagal menjawab persoalan hukum dalam Pasal 245 UU MD3 tentang imunitas bagi anggota DPR, atau perlindungan pada pejabat negara. Hari ini MK memutus Perkara Nomor 76/PUU – XII/2014 Perihal Pengujian Pasal 245 UU MD3. Dalam putusannya, MK

Read More

Polisi Dituntut Tuntaskan Kasus Penyiksaan Saat Penyidikan

Kepolisian dituntut untuk menuntaskan kasus penyiksaan oleh aparatnya saat penyidikan kepada tersangka tindak pidana. Pasalnya, penyiksaan tersebut dinilai telah melanggar HAM dari para terperiksa. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak kepolisian menuntut penuntasan kasus tersebut. “Kami ingin 2015 stop

Read More

Kapolri yang Baru Diminta Tuntaskan Kasus Rekening Gendut

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, Kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal (Pol) Sutarman harus bisa menyelesaikan utang pekerjaan rumah, salah satunya terkait pengusutan kasus rekening gendut di lingkungan Kepolisian. Menurut ICJR, sejak 2012 Kepolisian tidak pernah transaparan dalam menangani

Read More

3 Alasan UU MD3 Digugat di MK

WARTA KOTA, PALMERAH— Mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, yang bersama sejumlah pengacara publik ditunjuk sebagai kuasa hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rabu (6/8/2014) mengemukakan adanya tiga alasan utama mengapa ICJR mengajukan permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang tentang

Read More

ICJR Bawa UU MD3 Ke Persidangan MK

Dianggap Hambat Proses Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) secara resmi mengajukan gugatan terhadap Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka hanya menggugat pasal 245, karena pasal itu dianggap menghambat proses penegakan hukum.

Read More

UU MD3 Digugat ke MK

Jurnas.com – INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Pasal tersebut dinilai telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang menjalani proses hukum

Read More

ICJR resmi menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

KONTAN – JAKARTA. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah  Konstitusi (MK), Selasa (5/8). Dalam siaran pers yang diterima KONTAN, permohonan diajukan oleh Supriyadi W.

Read More

Pasal 245 UU MD3 Hambat Proses Penegakan Hukum

UU Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) baru Revisi UU No. 27 Tahun 2009, baru saja disepakati di DPR. Namun, telah menuai kontroversi. Salah satu dari kontroversinya adalah UU ini ditengarai dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan

Read More

Memperbaharui Mekanisme Penahanan, Meminimalisir Penyiksaan

Surat dari Poltangan – Problem penyiksaan terhadap tersangka masih menjadi masalah besar dalam penegakkan hukum di Indonesia. Problem ini tidak begitu saja bisa dihapus hanya karena Negara Republik Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain

Read More