Tag "peraturan menteri"

Back to homepage

Pasca PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Ganti Rugi Korban Salah Tangkap/ Peradilan Sesat, Menteri Keuangan Harus Segera Keluarkan Aturan Teknis Tentang Pembayaran Ganti Rugi

Dengan dilakukannnya revisi PP No. 27 Tahun 1983 menjadi PP No. 92 Tahun 2015 yang pada Intinya menaikkan besaran ganti rugi untuk korban salah tangkap atau peradilan sesat memberikan angin segar untuk pencari keadilan. Namun pekerjaan rumah sesungguhnya bukanlah hanya

Read More

PERMEN Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ke Digugat ke Mahkamah Agung

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (ICT Watch), Shelly Woyla Marliane, Damar Juniarto, Ayu Oktariani, dan Suratim secara resmi mengajukan permohonan uji materi Peraturan

Read More

ICJR Segera Uji Materi Permen Blokir Konten

Tidak dijelaskan definisi situs negatif dalam Permen. Kewenangan Kemenkominfo terlampau luas dikhawatirkan abuse. Resmi sudah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan negatif (RPM Blokir Konten) menjadi Peraturan Menteri (Permen) No.19 Tahun 2014. Permen tersebut telah diundangkan sejak

Read More

IMDLN dan ICJR Tolak Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Baru – baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merancang sebuah Peraturan Menteri untuk menangani situs – situs di Internet yang bermuatan negatif. Rancangan Peraturan Menteri ini telah dibahas oleh Kementerian Kominfo melalui rapat – rapat dengan berbagai pemangku kepentingan

Read More