Tag "Perda"

Back to homepage

The “lex superior derogat legi inferiori” principle must be used, all regional regulations must comply with KUHP

There are many violations under regional regulations (Perda) in terms of criminal sanctions, due to weak oversight from the Ministry of Interior Affairs One of many crucial issues under RKUHP is the impact of KUHP to the Perda that stipulate

Read More

Organisasi Masyarakat Sipil Siapkan Upaya Hukum Judicial Review Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

“Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan beberapa  organisasi, maupun individu akan menempuhupaya hukum dengan melakukan Judicial Review terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun yang dianggap bermasalah” Di akhir pengujung tahun 2014 lalu,  DPRA mengesahkan  Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang

Read More

Mendagri Mengaku Tak Bisa Lakukan “Eksekutif Review” atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

“ICJR Menyesalkan Gagalnya Upaya Uji Sahih oleh Pemerintah” Pada 27 September 2014 DPR Aceh mengesahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku pada 28 September 2015. Qanun jinayah ini akan mulai berlaku setahun setelah diundangkan. ICJR mengirimkan

Read More