Tag "Perlindungan Saksi"

Back to homepage

Rekomendasi Untuk Kinerja LPSK Ke Depan

Tahun 2019 ini, Pimpinan LPSK baru periode 2019-2024 resmi dilantik dan telah melaksanakan sumpah/janji jabatan beserta serah terima jabatan pada Januari 2019. 10 (sepuluh) tahun berjalan, lembaga ini diharapkan dapat memberikan kerja yang maksimal sehingga dapat membantu aparat penegak hukum

Read More

Dugaan Kasus Kekerasan Seksual di BPJS Ketenagakerjaan: Aparat Penegak Hukum Harus Profesional dan Pahami Hak Korban

Publik Indonesia kembali digegerkan oleh adanya dugaan kasus kekerasan seksual, kali ini menimpa RA, pegawai di BPJS Ketenagakerjaan, oleh anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang diketaui berinisial SAB. RA telah melaporkan kasus yang menimpa dirinya kepada jajaran anggota Dewan Pengawas,

Read More

4 Catatan ICJR untuk Komisioner LPSK Terpilih

Pada Rabu, 5 Desember 2018 lalu, Komisi III DPR menetapkan 7 anggota LPSK terpilih untuk periode 2018-2023 yaitu: Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim Brigjen. Pol. Achmadi, S.H., M.A.P (Dr. Iur.) Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, S.H., M.H. Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

Read More

Menunggu Respon Presiden Atas Petisi Amnesti Untuk Nuril

Senin, 19 November 2018 perwakilan Koalisi Save Ibu Baiq Nuril melakukan kunjungan ke Kantor Staf Presiden, dengan maksud untuk memberikan surat kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, yang berisikan alasan mengapa Presiden harus memberikan amnesti kepada Ibu Baiq Nuril Maknun.

Read More

Siaran Pers Bersama: 10 Tahun LPSK dalam Wajah Hukum Indonesia

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-10 (sepuluh) terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan harapan masyarakat dalam memberikan pemenuhan hak atas mereka yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana maupun menjadi korban dalam suatu tindak pidana. 10 (sepuluh)

Read More

Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara

Pelapor (Whistleblower) merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi. Oleh karena itulah perlindungan terhadap mereka harus diberikan oleh Negara. Namun ternyata ancaman terhadap pelapor juga masih teytap terjadi, tidak hanya berupa ancaman fisik,

Read More

Persoalan Rumah Aman (Safe House) harus Diluruskan Kembali

Rumah aman/safe house adalah sebuah penamaan  yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi/ tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada

Read More

Daud Ndakularak: Whistleblower/Pelapor Korupsi di NTT yang Diancam Pidana

Ancaman dan intimidasi terhadap para pelapor saat ini masih tinggi, sehingga perlindungan terhadap Pelapor masih membutuhkan perhatian yang serius, utamanya. Pelapor, utamanya Whistleblower merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi. Pola Ancaman terhadap

Read More

Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistle Blower di 2016

“Perlindungan terhadap Pelapor atau Whistle Blower (WB), Masih Butuh Perhatian Serius” Ancaman dan intimidasi terhadap para pelapor masih tinggi. Namun perlindungan terhadap Pelapor masih membutuhkan perhatian yang serius. Pelapor merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam

Read More

Problem dalam Implementasi bagi Justice Collaborator (JC) Indonesia Masih Ditemukan

ICJR : Pemberian Status Justice Collaborator (JC) harus selektif dan hati hati Pasca revisi UU Perlindungan saksi dan korban (UU No 31 Tahun 2014) problem penerapan perlindungan  tersangka yang  bekerjasama atau lebih dikenal sebagai Justice Collaborator (JC) masih mengalami kendala. Hal ini

Read More
Verified by MonsterInsights