Tag "pidana"

Back to homepage

ICJR Minta Agar Pemerintah Pusat dan Daerah Tinjau Ulang Ketentuan Pidana untuk Perbuatan Menolak Vaksin

Dalam Ketentuan Pidana Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 tahun 2020 termuat larangan orang dengan sengaja menolak untuk dilkukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dengan ganjaran pidana denda paling besar Rp. 5.000.000. Aturan ini juga terus dinyatakan oleh

Read More

ICJR Mempertingati Hari AIDS Sedunia 2020: Penanggulangan HIV Bertumpu pada Penghapusan Kebijakan Diskriminatif

Untuk menjamin efektifnya penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia yang paling utama yang harus dilakukan adalah menghilangkan stigma dan diskriminasi bagi populasi kunci HIV, hal ini hanya dapat dilakukan dengan menghapus ataupun mencegah usulan kebijakan yang bersifat diskriminatif pada populasi kunci HIV-AIDS.

Read More

Penuntutan dan Penjatuhan Hukuman Mati Saat Masa Pandemi Adalah Hal yang Mengerikan  

Penjatuhan hukuman mati harus dilakukan dalam kondisi kehati-hatian yang sangat tinggi. Perlu diingat bahwa dalam situasi normal pun, pelanggaran terhadap hak-hak fair trial atau seperangkat hak untuk menjamin peradilan berjalan dengan adil dalam banyak kasus hukuman mati sebelumnya pun masih

Read More

[Perkembangan Kasus] Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit: Kritik untuk Jaksa yang Tak Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu

Asas Opertunitas yang terwujud dalam seponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum seharusnya menjadi pilihan paling tepat untuk jaksa ketika dihadapkan dengan kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Kemudian dalam hal perusahan yang berstatus BUMN

Read More

Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit : Melalui Asas Opportunitas, Jaksa Dapat Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu

Asas Oportunitas yang terwujud dalam seponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum menjadi pilihan paling tepat untuk jaksa ketika dihadapkan dengan kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Kemudian dalam hal perusahan yang

Read More

1 Juni 1945 – 1 Juni 2020: 75 Tahun Setelah Pidato Bung Karno tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Indonesia Masih Pertahankan Hukuman Mati

Di dalam Pidato Bung karno, 75 tahun lalu, beliau membicarakan mengenai “’Dasar (Beginsel) Negara Kita’, sebagai penjelmaan daripada angan-angannya, seperti yang dikutip oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di dalam sidang BPUPKI

Read More

Alternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia

In the Indonesian context, the design and implementation of criminal law is very closely related to prison sentence. In the public as well as legal academic discourses, prison sentence is always linked to deterring – primarily – criminal offenders. Prison

Read More

RKUHP sekarang: Tidak Cukup Sosialisasi, Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru

Menteri Hukum dan HAM RI dan Komisi 3 DPR RI periode 2019 – 2024, pada Senin, 18 November 2019 sempat dikabarkan akan menggelar Rapat Kerja Pertama, bisa dipastikan juga dalam Raker tersebut akan dibahas RKUHP yang merupakan naskah usulan pemerintah

Read More

[FLASH NEWS] Aliansi Nasional Reformasi KUHP Kritik Pembahasan Tertutup RKUHP: Pembahasan RKUHP Dilakukan Secara Diam-Diam Dan Tertutup Antara Pemerintah Dan DPR

Pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan RKUHP secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta. Dari info yang Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP) dapatkan, dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.

Read More

ICJR : Aturan Pengguguran Kandungan Bagi Korban Perkosaan Butuh Perhatian Lebih

RKUHP masih memuat ketentuan mengenai penguguran kandungan. Setiap perempuan yang mengugurkan kandungannya masih dipidana. Namun secara diskriminatif, RKUHP justru memuat ketentuan seperti dalam rumusan UU Kesehatan dengan membedakan perlakukan antara dokter dengan korban. Jumat, 13 September 2019, DP, perempuan korban

Read More