Tag "pidana"
Back to homepage
Penuntutan dan Penjatuhan Hukuman Mati Saat Masa Pandemi Adalah Hal yang Mengerikan
Penjatuhan hukuman mati harus dilakukan dalam kondisi kehati-hatian yang sangat tinggi. Perlu diingat bahwa dalam situasi normal pun, pelanggaran terhadap hak-hak fair trial atau seperangkat hak untuk menjamin peradilan berjalan dengan adil dalam banyak kasus hukuman mati sebelumnya pun masih
Read More![[Perkembangan Kasus] Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit: Kritik untuk Jaksa yang Tak Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/06/girl-1149933_1920-349x218_c.jpg)
[Perkembangan Kasus] Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit: Kritik untuk Jaksa yang Tak Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu
Asas Opertunitas yang terwujud dalam seponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum seharusnya menjadi pilihan paling tepat untuk jaksa ketika dihadapkan dengan kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Kemudian dalam hal perusahan yang berstatus BUMN
Read More
Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit : Melalui Asas Opportunitas, Jaksa Dapat Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu
Asas Oportunitas yang terwujud dalam seponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum menjadi pilihan paling tepat untuk jaksa ketika dihadapkan dengan kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Kemudian dalam hal perusahan yang
Read More
1 Juni 1945 – 1 Juni 2020: 75 Tahun Setelah Pidato Bung Karno tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Indonesia Masih Pertahankan Hukuman Mati
Di dalam Pidato Bung karno, 75 tahun lalu, beliau membicarakan mengenai “’Dasar (Beginsel) Negara Kita’, sebagai penjelmaan daripada angan-angannya, seperti yang dikutip oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di dalam sidang BPUPKI
Read More
Alternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia
In the Indonesian context, the design and implementation of criminal law is very closely related to prison sentence. In the public as well as legal academic discourses, prison sentence is always linked to deterring – primarily – criminal offenders. Prison
Read More
RKUHP sekarang: Tidak Cukup Sosialisasi, Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru
Menteri Hukum dan HAM RI dan Komisi 3 DPR RI periode 2019 – 2024, pada Senin, 18 November 2019 sempat dikabarkan akan menggelar Rapat Kerja Pertama, bisa dipastikan juga dalam Raker tersebut akan dibahas RKUHP yang merupakan naskah usulan pemerintah
Read More![[FLASH NEWS] Aliansi Nasional Reformasi KUHP Kritik Pembahasan Tertutup RKUHP: Pembahasan RKUHP Dilakukan Secara Diam-Diam Dan Tertutup Antara Pemerintah Dan DPR](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/09/SELAMAT-TINGGAL-DEMOKRASI-fiixxx-349x218_c.png)
[FLASH NEWS] Aliansi Nasional Reformasi KUHP Kritik Pembahasan Tertutup RKUHP: Pembahasan RKUHP Dilakukan Secara Diam-Diam Dan Tertutup Antara Pemerintah Dan DPR
Pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan RKUHP secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta. Dari info yang Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP) dapatkan, dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.
Read More
ICJR : Aturan Pengguguran Kandungan Bagi Korban Perkosaan Butuh Perhatian Lebih
RKUHP masih memuat ketentuan mengenai penguguran kandungan. Setiap perempuan yang mengugurkan kandungannya masih dipidana. Namun secara diskriminatif, RKUHP justru memuat ketentuan seperti dalam rumusan UU Kesehatan dengan membedakan perlakukan antara dokter dengan korban. Jumat, 13 September 2019, DP, perempuan korban
Read More
Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan KUHP: Jerat Penjara untuk Korban Narkotika
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang digunakaan saat ini adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan melalui aturan UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada 5 Juni 2015, melalui Surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah
Read More
Pemerintah Harus Segera Hadirkan Regulasi untuk Pemberian Insentif Bagi Narapidana yang Kabur karena Bencana Alam
Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyatakan pihaknya akan memberikan remisi dan memohonkan keringanan ke pengadilan terhadap narapidana di Palu dan Donggala yang kabur pada saat gempa bumi terjadi. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada regulasi yang menjadi dasar keberlakuan kebijakan ini. ICJR
Read More