Tag "PP Penyadapan"
Back to homepagePengujian Pasal 31 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pada 9 November 2009 Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyelenggarakan Seminar Tata Cara Intersepsi (Lafwul Interception) di Jakarta. Seminar yang topiknya sedang hangat dan sangat strategis tersebut telah dibuka secara resmi oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring dan dihadiri oleh
Read MoreHak Privasi dan Kontroversi Penyadapan
VIVAnews–Privasi. Mungkin kata ini termasuk jarang diucapkan oleh masyarakat Indonesia. Entah mengapa kata itu jarang pula disinggung dalam khasanah hukum. Saya juga tak melihat ada organisasi HAM di Indonesia yang bicara khusus soal privasi. Negara bahkan tampaknya abai dalam soal
Read MorePengaturan Penyadapan dengan Peraturan Pemerintah Inkonstitusional
Jakarta, MKOnline – Penyadapan (interception) merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat
Read MoreCalls for a Wiretapping Law After MK Annuls an Article Calling for a Regulation
en.hukumonline.com – The Constitutional Court (MK) has annulled Article 31 (4) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law). The Article called for the government to issue a regulation concerning wiretapping. This annulment will result
Read MoreTamparan dari Mahkamah Konstitusi
Tempointeraktif. Pemerintah maupun politikus Senayan mestinya merasa tertampar oleh putusan Mahkamah Konstitusi belum lama ini. Mahkamah membatalkan aturan kontroversial mengenai penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka seharusnya lebih cermat membuat aturan. Ketentuan yang
Read MoreMK Batalkan Pasal Penyadapan UU ITE
KORANBOGOR.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pengujian pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (ITE) berisi tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah yang digugat Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.
Read MoreMK hapus pasal penyadapan di UU ITE
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika I (ITE) tentang pasal aturan tata cara penyadapan. Dalam putusan ini diputuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Read MoreDilema Putusan MK Soal Penyadapan
Hukumkompasiana.com. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat 4 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi “tata cara penyadapan yang diatur oleh pemerintah”. MK dalam hal ini mengabulkan permohonanan Wahyu Wagiman yang meminta agar pasal ini dihapus menanggapi
Read MoreCourt Deals a Blow to Wiretap Investigations
The Jakarta Globe. The Constitutional Court on Thursday struck down a contentious decree governing the use of wiretaps, calling it a violation of human rights and making it more difficult for law enforcers to carry out such surveillance.
Read MoreAturan Penyadapan Harus Undang-undang
hukumonline.com. Jakarta. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika nampaknya harus mengurungkan niat membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara intersepsi atau penyadapan. Sebab, Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengamanatkan
Read More