Tag "Rancangan KUHAP"

Back to homepage

Komentar atas Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP

Pengaturan mengenai penyadapan telah menjad salah satu topik terhangat yang dibicarakan di kalangan komunitas hukum. Tak heran, karena penyadapan selain dipandang sebagai alat yang efektif untuk mengungkap kejahatan namun pada saat yang sama juga dipandang sebagai invasi dari Negara terhadap

Read More

Konsep HPP di RKUHAP Lebih Baik Dari Praperadilan di KUHAP Saat Ini

ICJR melanjutkan kampanye pembaharuan peradilan pidana di Indonesia dengan mengadakan Diskusi Publik bekerja sama dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Pidana) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad)  dengan tema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan KUHAP : Praperadilan

Read More

Praperadilan : barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!

“Praperadilan adalah barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!” adalah sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, dihadapan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Bandung, dalam sebuah acara Diskusi Publik bertema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan

Read More

Media Kit: Penyadapan dalam Rancangan KUHAP

Penyadapan menjadi sorotan publik ketika mekanisme ini di klaim oleh aparatur penegak hukum sebagai salah satu kunci untuk membongkar kasus-kasus besar yang sulit terpecahkan. Kehadiran penyadapan pun disambut dengan pro kontra dari penggiat hukum di Indonesia, ada yang memaknainya sebagai

Read More

Media Kit: Penahanan Pra Persidangan dalam Rancangan KUHAP

Di Indonesia, tidak dikenal istilah penahanan pra persidangan. Karena di dalam KUHAP penahanan dibedakan berdasarkan tingkat pemeriksaannya. Namun, istilah ini mulai diperkenalkan dengan satu definisi tegas yaitu penahanan yang berikan oleh penyidik dan penuntut umum. Masalah penahanan prapersidangan sejak lama

Read More

Perbandingan Alat Bukti dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP

Dalam sebuah persidangan, alat bukti sangatlah penting, karena dengan adanya alat bukti akan terungkap dengan lebih jelas dan terang kebenaran dari suatu peristiwa. Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat

Read More

DPR RI Adakan RDPU Terkait RKUHP dan RKUHAP

Jakarta (22/05/2013), Komisi III DPR RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini masuk prioritas pembahasan RUU di DPR. Acara ini berlangsung

Read More

Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM

Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan diyakini belum mampu menjawab mendasar yang selama ini terjadi. Salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan pada dasrnya tidak berbeda dengan lembaga praperadilan

Read More

Rutan Seharusnya Ada di Setiap Kabupaten/Kota

JAKARTA, KOMPAS.com – Praktisi hukum Ifdhal Kasim mengatakan para tahanan yang ditempatkan di sebuah rumah tahanan kerap menjadi objek kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Menurutnya, aksi kekerasan tersebut tidak terlepas dari minimnya jumlah rumah tahanan yang ada. “Seharusnya rumah

Read More

Objektifitas Penahanan di RUU KUHAP Harus Diperkuat

Jakarta – Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim menilai, alasan objektifitas penahanan pelaku kejahatan oleh penegak hukum harus diperkuat dalam rancangan undang-undang (RUU( Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas di DPR. Sebab,

Read More