Tag "Rancangan KUHP"

Back to homepage

Rancangan KUHP Memperburuk Kondisi Pandemic COVID-19: Tunda Pembahasan

Pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Komisi III dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat untuk segera melanjutkan pembahasan RKUHP melalui mekanisme carry over. Pada 2 April 2020, keputusan keberlanjutan pembahasan ini akan dibahas dalam rapat paripurna. Pembahasan RKUHP kembali diangkat

Read More

Menunda Demi Semua: Kami Akan Terus Kawal dan Beri Masukan pada Pembahasan RKUHP di Periode Berikut

Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada 20 September 2019 menyatakan memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini. Menyusul, Menteri Hukum dan HAM

Read More

RKUHP Ditunda, ICJR Terus Kawal Pembahasan

Presiden Joko Widodo dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini. Lebih lanjut,

Read More

RKUHP Tunda! Atau Rakyat Taruhannya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Diskursus pembahasan RKUHP sudah berlangsung sejak lama. Keseriusan Pemerintah untuk membahas RKUHP dalam beberapa tahun terakhir setidaknya mulai mengerucut di 2015 ketika RKUHP masuk ke dalam Program

Read More

ICJR dan PKBI : Pasal Penguguran Kandungan dalam RKUHP Diskriminatif dan Ancam Korban Perkosaan

ICJR dan PKBI meminta agar pemerintah dan DPR membuka kembali diskusi terkait pidana aborsi dalam RKUHP, pilihannya sederhana, apabila tidak diatur minimal sama atau lebih baik daripada UU Kesehatan, maka baiknya pidana aborsi dalam RKUHP dihapuskan, bagaimanapun juga, korban perkoasaan

Read More

Rancangan KUHP: Berbau Kolonial, Minim Perlindungan Rakyat! Pengesahannya tidak boleh dipaksakan!

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengapresiasi waktu panjang dan banyak energi yang sudah diberikan Pemerintah dan DPR dalam menyusun dan membahas RKUHP. Namun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPR harus paham bahwa dengan rumusan RKUHP sekarang, Pemerintah dan DPR justru membangkang

Read More

Setuju RKUHP Buru-buru disahkan: Pemerintahan Presiden Joko Widodo Abai terhadap Penanggulangan HIV/AIDS Indonesia

Jika Presiden Joko Widodo serius berkomitmen untuk menjamin kesehatan semua orang seperti yang diserukan dalam Pidato Visi Presidennya, maka seharusnya Presiden tidak begitu saja menyerukan pengesahan RKUHP. RKUHP masih memuat kriminalisasi semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan, kriminalisasi pengguna dan

Read More

Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara

Polisi dan Jaksa nantinya dapat memproses pidana semua perbuatan yang mereka anggap masuk dalam kategori hukum yang hidup dalam masyarakat, tanpa perlu dituliskan dalam aturan, tanpa perlu ada ketentuan rumusan tegas dan jelas. Hal ini jelas menelanjangi prinsip asas legalitas

Read More

ICJR: Penerapan Pasal Makar Harus Hati Hati

Apakah menyebutkan akan memenggal presiden dapat dikategorikan dan diukur sebagai sebuah permulaan pelaksanaan untuk membunuh presiden? Menyebutkan atau bahkan mengancam akan membunuh presiden bisa jadi merupakan suatu delik pidana, namun belum bisa dinyatakan sebagai pidana makar. Belakangan ini masyarakat diramaikan

Read More

ICJR: Sanksi Pidana dalam RUU Sisnas IPTEK Tidak Tepat

Beberapa hari ke belakang, dalam ragam berita yang tersebar di media, terdapat penolakan kalangan akademik terhadap isi ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek). Hal ini disampaikan baik oleh Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)

Read More