Tag "Rancangan KUHP"
Back to homepage
Rancangan KUHP Memperburuk Kondisi Pandemic COVID-19: Tunda Pembahasan
Pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Komisi III dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat untuk segera melanjutkan pembahasan RKUHP melalui mekanisme carry over. Pada 2 April 2020, keputusan keberlanjutan pembahasan ini akan dibahas dalam rapat paripurna. Pembahasan RKUHP kembali diangkat
Read More
Menunda Demi Semua: Kami Akan Terus Kawal dan Beri Masukan pada Pembahasan RKUHP di Periode Berikut
Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada 20 September 2019 menyatakan memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini. Menyusul, Menteri Hukum dan HAM
Read More
RKUHP Ditunda, ICJR Terus Kawal Pembahasan
Presiden Joko Widodo dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini. Lebih lanjut,
Read More
RKUHP Tunda! Atau Rakyat Taruhannya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Diskursus pembahasan RKUHP sudah berlangsung sejak lama. Keseriusan Pemerintah untuk membahas RKUHP dalam beberapa tahun terakhir setidaknya mulai mengerucut di 2015 ketika RKUHP masuk ke dalam Program
Read More
ICJR dan PKBI : Pasal Penguguran Kandungan dalam RKUHP Diskriminatif dan Ancam Korban Perkosaan
ICJR dan PKBI meminta agar pemerintah dan DPR membuka kembali diskusi terkait pidana aborsi dalam RKUHP, pilihannya sederhana, apabila tidak diatur minimal sama atau lebih baik daripada UU Kesehatan, maka baiknya pidana aborsi dalam RKUHP dihapuskan, bagaimanapun juga, korban perkoasaan
Read More
Rancangan KUHP: Berbau Kolonial, Minim Perlindungan Rakyat! Pengesahannya tidak boleh dipaksakan!
Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengapresiasi waktu panjang dan banyak energi yang sudah diberikan Pemerintah dan DPR dalam menyusun dan membahas RKUHP. Namun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPR harus paham bahwa dengan rumusan RKUHP sekarang, Pemerintah dan DPR justru membangkang
Read More
Setuju RKUHP Buru-buru disahkan: Pemerintahan Presiden Joko Widodo Abai terhadap Penanggulangan HIV/AIDS Indonesia
Jika Presiden Joko Widodo serius berkomitmen untuk menjamin kesehatan semua orang seperti yang diserukan dalam Pidato Visi Presidennya, maka seharusnya Presiden tidak begitu saja menyerukan pengesahan RKUHP. RKUHP masih memuat kriminalisasi semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan, kriminalisasi pengguna dan
Read More
Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara
Polisi dan Jaksa nantinya dapat memproses pidana semua perbuatan yang mereka anggap masuk dalam kategori hukum yang hidup dalam masyarakat, tanpa perlu dituliskan dalam aturan, tanpa perlu ada ketentuan rumusan tegas dan jelas. Hal ini jelas menelanjangi prinsip asas legalitas
Read More
ICJR: Penerapan Pasal Makar Harus Hati Hati
Apakah menyebutkan akan memenggal presiden dapat dikategorikan dan diukur sebagai sebuah permulaan pelaksanaan untuk membunuh presiden? Menyebutkan atau bahkan mengancam akan membunuh presiden bisa jadi merupakan suatu delik pidana, namun belum bisa dinyatakan sebagai pidana makar. Belakangan ini masyarakat diramaikan
Read More
ICJR: Sanksi Pidana dalam RUU Sisnas IPTEK Tidak Tepat
Beberapa hari ke belakang, dalam ragam berita yang tersebar di media, terdapat penolakan kalangan akademik terhadap isi ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek). Hal ini disampaikan baik oleh Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)
Read More