Tag "RKUHAP"
Back to homepage
Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP
Salah satu masalah mendasar yang kerap ditemui dalam praktik peradilan pidana adalah pelaksanaan upaya paksa oleh penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum, upaya paksa terdiri dari tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Untuk memastikan pelaksanaannya tidak
Read More
Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP
Orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum mendapat perhatian yang serius dari negara. Perlindungan hak-hak fair trial (hak atas peradilan yang adil) selama proses peradilan yang akhirnya menghantarkan mereka pada hukuman mati belum dijamin
Read More
Reformasi Penahanan dan Penghindaran Penahanan bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam RKUHAP
Dalam KUHAP, saat ini belum termuat bahwa penahanan bersifat exceptional, artinya tidak wajib, tidak harus digunakan, hanya apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Sayangnya ketika bicara tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun, maka penahanan seolah wajib, ketika
Read More
Masukan Terhadap RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban
Untuk pertama kalinya pada 2006, Indonesia akhirnya memiliki suatu UU yang menjamin perlindungan saksi dan juga pemenuhan hak – hak bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut salah
Read MorePerlindungan bagi Saksi, korban, whistleblower dan Pelaku yang bekerja sama, belum Maksimal
Hari ini Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah melakukan pembahasan awal bersama Pemerintah Pada Hari Senin , 19 Mei Kemarin. Hari ini (jam 13.oo WIB) Jadwal Pembahasan
Read MoreICJR : DPR Malas Bahas RUU KUHAP
bergelora.com – JAKARTA- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memastikan bahwa Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang masih masuk dalam penjadwalan pembahasan DPR akan menjadi salah satu Rancangan Undang – Undang yang paling berat untuk dibahas pada masa
Read MoreDPR Malas Membahas RUU KUHAP
Pada 12 Mei 2014, DPR RI akan melanjutkan masa sidang IV, masa sidang pertama usai dilaksanakannya Pemilu Legislatif. Dalam masa siding ini, Anggota DPR dijadwalkan untuk melanjutkan tugasnya merampungkan beberapa pembahasan Rancangan Undang Undang yang sudah masuk dalam Prolegnas DPR
Read MoreMasa Sidang IV DPR Dimulai 12 Mei 2014, ICJR Minta DPR Tidak Ambil Resiko Dengan RUU KUHAP
Jakarta – DPR akan melanjutkan masa sidang IV pada 12 Mei 2014, ini adalah masa sidang pertama usai Pemilu dilaksanakan untuk pemilihan anggota legislatif pusat dan di daerah. Dalam masa sidang tersebut, ada beberapa RUU yang masih menjadi prioritas dan
Read MoreICJR: Pembahasan RUU KUHAP/KUHP Jangan Dipaksakan
BERITASATU.COM – Jakarta – Pada 12 Mei 2014 DPR akan melanjutkan masa sidang IV yang merupakan masa sidang pertama usai digelarnya Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April lalu. Salah satu agenda sidang adalah membahas RUU KUHAP/KUHP. Akan tetapi, DPR diharapkan
Read MoreICJR Khawatir Akan Proses Pembahasan RKUHAP
ICJR kembali meragukan DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan pembahasan RKUHAP di periode ini dengan tetap menjaga kualitas dari produk legislasi tersebut. Supriyadi Widodo. Eddyono, Direktur Eksekutif ICJR menyatakan bahwa tanggal 6 Maret 2014 kemarin merupakan masa reses pertama DPR di
Read More