ICJR | RKUHP

Tag "RKUHP"

JRKN Akan Kawal Kesepakatan Pemerintah dan DPR Mengeluarkan Delik Narkotika dari RKUHP

04/10/2022

Senin, 03 Oktober 2022 Komisi III DPR RI berlangsung Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah terkait Penjelasan Pemerintah atas hasil sosialisasi RUU KUHP. Dalam rapat tersebut Taufik Basari dari DPR menjelaskan bahwa saat ini sedang juga berlangsung pembahasan revisi UU

Perkembangan dan Isu Krusial RKUHP versi 25 Mei 2022 Rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah

26/05/2022

Pembahasan RKUHP dimulai kembali melalui rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada 25 Mei 2022, terdapat 16 isu krusial yang dijelaskan oleh pemerintah di hadapan Komisi III DPR RI. Berikut paparan dan isu krusial yang dijelaskan oleh pemerintah: Paparan

ICJR Luncurkan Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2021 “Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!”

27/01/2022

ICJR menerbitkan laporan tahunan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia sejak 2016. Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan 2021, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Kamis, 27 Januari 2022 secara daring. Dalam acara webinar, ICJR mengundang beberapa penanggap terdiri

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 “Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!”

27/01/2022

ICJR membuka lembaran baru tahun 2022 dengan menerbitkan laporan tahunan kasus hukuman mati yang berhasil dihimpun sepanjang 2021. Hingga saat ini, ICJR telah secara konsisten melaporkan perkembangan situasi penerapan hukuman mati selama 7 tahun terakhir sejak 2014 sebagai bagian dari

Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)

08/12/2021

ICJR dan LeIP Luncurkan Terjemahan Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia: Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia ICJR dan LeIP pada 8 Desember 2021 secara resmi meluncurkan dokumen Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan

[Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Rancangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi

10/06/2021

Pada 25 Oktober 2020 lalu, hasil Survei Indikator Politik Indonesia kepada 1.200 masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan 36% responden menyatakan Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis, 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang juga dilaporkan

[Rilis Media Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Materi RKUHP Tidak Berubah dari September 2019: Aliansi Ingatkan Dasar Substansial Penundaan Pengesahan RKUHP

08/06/2021

Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan 11 kegiatan sosialisasi RKUHP, terdiri dari: Medan (23 Februari 2021), Semarang (4 Maret 2021), Bali (12 Maret 2021), Yogyakarta (18 Maret 2021), Ambon (26 Maret 2021), Makassar (7 April 2021), Padang (12 April 2021), Banjarmasin

Pemerintah Beralasan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Karena RKUHP, Aliansi: Langkah Mundur!

12/03/2021

Menteri Hukum dan HAM pada 9 Maret 2021 menjelaskan alasan UU ITE tidak masuk Prolegnas 2021. Beliau mengatakan karena pemerintah masih terus menjaring masukan publik untuk kajian UU ITE, selain itu juga pemerintah tengah melakukan sosialisasi RKUHP, sehingga Revisi UU

RKUHP Diusulkan Keluar dari Prolegnas 2021: Lima Catatan Untuk RKUHP yang Tidak Boleh dilupakan Pemerintah dan DPR

24/11/2020

Sekalipun RKUHP tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021, perkembangan pembahasan yang pernah dilakukan harus tetap dilaporkan ke publik, methode perubahan KUHP juga harus dipertimbangkan ulang agar lebih realistis, Pemerintah harus mempertimbangkan kembali ide penyusunan peta jalan (roadmap) reformasi kebijakan hukum

Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia

09/10/2020

Pidana mati adalah penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat sehingga penghapusan pidana mati digaungkan secara global menuju pembaharuan hukum pidana yang menghormati hak atas hidup. Upaya penghapusan pidana mati di Indonesia mendapat momentum segar lewat hadirnya upaya komutasi

1 2 3 … 7

Tag "RKUHP"

Loading, Please Wait!