Tag "RKUHP"

Back to homepage

ICJR: Pemidanaan Anak Korban Perkosaan di Jambi Bukan Langkah Tepat

Penjatuhan pidana bagi korban kekerasan seksual bukanlah hal yang tepat. Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang kompleks dan korbannya lebih membutuhkan bantuan dari negara untuk mengobati trauma daripada penghukuman dalam bentuk pidana penjara, terlebih jika yang terlibat adalah anak-anak. Pada

Read More

ICJR: Government of Indonesia Should Consistently Promote “Win-Win Solution” Regarding the Provisions of Death Penalty in the Penal Code Bill (RKUHP)

The government’s recommendation to alter the provisions related to the conditions of probation period for convicted sentenced to death shows that the goverment are in doubt in taking a side on this issue. The recommendation entails that the conditions shall

Read More

ICJR: Pemerintah Harus Konsisten soal “Jalan Tengah” Dalam Hukuman Mati di RKUHP

Ketidakjelasan posisi pemerintah terlihat dari rekomendasi pemerintah untuk mengubah ketentuan mengenai syarat masa percobaan yang harus dimuat di dalam putusan pengadilan oleh hakim, yang berarti tidak semua terpidana hukuman mati dapat diberikan masa percobaan ini. Isu mengenai pidana mati di dalam RKUHP merupakan salah

Read More

ICJR : Problem Kodifikasi RKUHP Adalah Masalah Serius!

ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP sudah mengingatkan bahwa proyek kerancuan/persoalan ini tidak akan terjadi jika pemerintah memilih melakukan amandemen bertahap terhadap KUHP yang berlaku saat ini. Sentimen anti kolonial yang begitu kuat menjadi penyebab utama kerancuan/persoalan ini Isu kodifikasi

Read More

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Dukung Pasal Rekomendasi Pemerintah Mengenai Pencabulan dalam RKUHP

Perbuatan cabul di depan umum, menyertakan pemaksaan, mengandung unsur pornografi dan bisa dipublikasikan adalah perbuatan pidana yang bisa dilakukan siapa saja tidak hanya kelompok dengan orientasi seksual berbeda. Pada 30 Mei 2018, lalu Pemerintah dan Panitia Kerja DPR untuk Rancangan

Read More

Inkonsistensi Wacana Moral Pemerintah: Judi Bisa Legal, Hubungan Privat Dipenjara

Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan RKUHP. Di satu sisi sebagian fraksi di DPR dan Pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain malah membuka celah

Read More

Pasal Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dalam RKUHP Mengancam Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Masyarakat

Dalam RKUHP, Pengaturan pelarangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan diatur dalam Buku II Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan Pasal 481 dan Pasal 483. Sedangkan dalam KUHP diatur dalam Buku III Bab VI Tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal

Read More

Dua Muka Kemenkumham Soal RKUHP dan Anak Tiri Bernama Pemasyarakatan

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Permenkumham No 11 tahun 2017 soal bahaya overcrowded, tidak diindahkan sama sekali oleh pihak Pemerintah dalam RKUHP, Mirisnya, RKUHP dirancang oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian yang sama yang mengkritik masalah overkriminalisasi  RKUHP dan mengeluhkan masalah

Read More

ICJR Kecam Tindakan Sewenang-wenang Polisi Terhadap Waria di Aceh

Tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum di Aceh Kapolri Harus Segera Mengevaluasi Kinerja Kapolres Aceh Utara dan Kapolda Aceh Karena Lalai Mejalankan Tugasnya. Pada hari Minggu, 28 Januari 2018 terdapat setidaknya 12 waria ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara dan

Read More

Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Uji Materil Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP

Dalam Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 Tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi menolak Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam Putusannya MK menyatakan

Read More