ICJR | sistem peradilan pidana

Tag "sistem peradilan pidana"

Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana: “Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015”

11/01/2015

Situasi Umum Reformasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia Pada awal 2013, pemerintah akhirnya menyerahkan secara resmi dua rancangan undang – undang hukum pidana dan hukum acara pidana ke DPR. Kedua rancangan ini diharapkan akan mengubah wajah sistem peradilan pidana dan

Singgung Keistimewaan DPR, Pengamen Bersaksi di MK

10/10/2014

Warga negara biasa langsung diproses hukum, sedangkan anggota DPR harus seizin MKD. Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggota MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang dimohonkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Sejarahwan JJ Rizal mempersoalkan Pasal

3 Alasan UU MD3 Digugat di MK

06/08/2014

WARTA KOTA, PALMERAH— Mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, yang bersama sejumlah pengacara publik ditunjuk sebagai kuasa hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rabu (6/8/2014) mengemukakan adanya tiga alasan utama mengapa ICJR mengajukan permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang tentang

ICJR Bawa UU MD3 Ke Persidangan MK

06/08/2014

Dianggap Hambat Proses Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) secara resmi mengajukan gugatan terhadap Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka hanya menggugat pasal 245, karena pasal itu dianggap menghambat proses penegakan hukum.

Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika

29/12/2013

Pengenaan perlakuan dan tindakan yang tepat bagi pengguna narkotika merupakan tema yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibahas, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan

ICJR Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan

21/12/2013

Guna melanjutkan kegiatan riset dan advokasi ICJR terkait praktik praperadilan di Indonesia, pada 21-22 Desember 2013, dilakukanlah konsinyering bertema “Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan” di Bogor. Hadir dalam acara ini Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Hakim Agung Salman Luthan,

[Strip] Jangka Waktu Penahanan Anak di Polisi

19/12/2011

Jangka Waktu Penahanan Untuk Anak by ICJR

ICJR Serukan Penghapusan Hukuman Mati

09/12/2011

Surat dari Poltangan – Dalam dua hari ini, tidak hanya kita memperingati hari Anti Korupsi (9/12) namun kita juga memperingati Hari Hak Asasi Manusia (10/12). Peringatan dua peristiwa penting ini menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tidak

ICJR, WCSC University of Berkeley dan Elsam Melakukan Upaya Pengintegrasian Nilai-nilai HAM di Wilayah Rentan Konflik ke Dalam Kurikulum Pendidikan Aparat Penegak Hukum

23/11/2011

Jakarta – Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, ICJR (institute for Criminal Justice Reform) bersama Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) serta WCSC University of Berkeley (Wolrd Crime Studies Center) mengimplementasikan program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan Pengarusutamaan HAM

Perjalanan Rancangan KUHAP

04/07/2011

Berikut ini disajikan daftar Rancangan KUHAP dari masa ke masa, dan akan di update terus sesuai bahan yang tersedia 2004 R KUHAP 2007 Naskah Akademik R KUHAP 3 April Penjelasan R KUHAP 3 April R KUHAP Desember 2008 Naskah Akademik

1 2 3

Tag "sistem peradilan pidana"

Loading, Please Wait!