Tag "Terpidana Mati"
Back to homepage
ICJR Tunggu Bukti Komitmen Pemerintah Soal Indonesian Way Pidana Mati
Pemerintahan Presiden Joko Widodo merekomendasi mekanisme komuitasi hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur untuk terpidana mati apabila tidak ada eksekusi selama 10 tahun lewat RKUHP. Apabila serius dengan komitmen ini, Presiden harus segera putuskan komutasi hukuman bagi 43 terpidana
Read More
Menguji Kebijakan Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Bagi Terpidana Mati; Judicial Review Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
Peninjauan Kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa, disamping upaya kasasi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan apabila seluruh upaya hukum biasa,
Read More
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK
Saat ini pemerintah lewat Jaksa Agung masih berencana akan mengeksekusi mati terpidana mati kasus narkoba yang telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam laporan kinerja 2016, dinyatakan MA telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 25 terpidana dan hukuman seumur hidup terhadap
Read More
Paket Reformasi Bidang Hukum Presiden Joko Widodo Harusnya Dimulai dari Pembenahan Hukuman Mati
ICJR : Presiden Jokowi dapat memulai reformasi dengan cara melakukan moratorium eksekusi mati dan meminta Kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan pidana mati sampai dengan adanya pembenahan pada sistem peradilan pidana. Di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah saat ini tengah menyiapkan
Read More
Kepres Grasi Bersifat Rahasia? PTUN Jakarta Batalkan Putusan Komisi Informasi Publik
ICJR : Peraturan Internal Kemensesneg No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara, Berpotensi Memasung kebebasan Informasi Publik Pada Senin, 3 Oktober 2016, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 (Putusan
Read More
ICJR : Keputusan Presiden tentang Grasi Harus di Buka ke Publik, Komisi Informasi Publik Perintahkan Pemerintah untuk membuka seluruh Keppres Grasi Terpidana Mati
“Keputusan KIP tentang keterbukaan Informasi terkait Grasi terpidana mati ini harusnya menjadi dasar bagi Pemerintah untuk membuka akses informasi terkait rencana eksekusi mati, bukan malah sengaja menutupinya” Akhirnya pada Rabu, 11 Mei 2016 lalu, Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan sengketa
Read More
ICJR Nyatakan Keprihatinan Yang Mendalam Atas Eksekusi Mati 8 Terpidana Mati
Penundaan eksekusi Mary Jane tunjukkan hukum Indonesia benar-benar bermasalah Hari ini 29 April 2015, Pemerintah Indonesia melakukan eksekusi terhadap 8 terpidana mati kasus narkotika. Mereka yang telah dieksekusi mati adalah diekseksusi adalah Martin Anderson alias Belo, Zainal Abidin, Raheem Agbajee
Read MoreTerungkap, Sejumlah Kejanggalan Peradilan di Indonesia
Hasil studi ini didasarkan pada 42 putusan pengadilan Masalah peradilan pidana di Indonesia memang telah lama menjadi isu khusus. Beberapa laporan lembaga non-pemerintah menunjukkan bahwa masalah peradilan pidana di Indonesia cukup memprihatinkan. Fakta mengejutkan baru-baru ini menyatakan hukum acara pidana
Read MorePeradilan masih kacau, pemerintah diminta moratorium hukuman mati
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan penelitian mengenai potret hukuman mati dalam peradilan pidana studi atas 42 putusan pengadilan. Putusan yang dikaji merupakan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dari tahun 2002 hingga putusan tahun 2009. Peneliti
Read MoreICJR: Ada Anak-anak dan Remaja yang Dapat Vonis Mati
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan penelitian terhadap 42 putusan terpidana mati yang dikeluarkan pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian itu, ada tiga terpidana mati yang pada saat melakukan tindakan kejahatannya masih berusia anak-anak atau remaja. “Dari
Read More