Tag "UU Penyadapan"
Back to homepage
ICJR Isi Kuliah Hukum Terbuka Universitas Wiraswasta Indonesia
Sabtu, 25 Januari 2014, diwakili penelitinya Erasmus A.T. Napitupulu, ICJR mengisi Kuliah Hukum Terbuka (Khubuka) III Universitas Wiraswasta Indonesia (UWIN) Jatinegara, dengan tema “Hukum Penyadapan/Intersepsi di Indonesia”. Indonesia membutuhkan suatu payung hukum yang satu terkait makanisme penyadapan di Tanah air,
Read MoreKomentar atas Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP
Pengaturan mengenai penyadapan telah menjad salah satu topik terhangat yang dibicarakan di kalangan komunitas hukum. Tak heran, karena penyadapan selain dipandang sebagai alat yang efektif untuk mengungkap kejahatan namun pada saat yang sama juga dipandang sebagai invasi dari Negara terhadap
Read MoreMedia Kit: Penyadapan dalam Rancangan KUHAP
Penyadapan menjadi sorotan publik ketika mekanisme ini di klaim oleh aparatur penegak hukum sebagai salah satu kunci untuk membongkar kasus-kasus besar yang sulit terpecahkan. Kehadiran penyadapan pun disambut dengan pro kontra dari penggiat hukum di Indonesia, ada yang memaknainya sebagai
Read MoreMendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia
Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia Oleh : Erasmus A. T. Napitupulu Associate Researcher pada Institute for Criminal Justice Reform Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana, setidaknya ungkapan tersebut merupakan paham yang sering diucapkan oleh
Read MoreRKUHAP Belum Detail Atur Soal Penyadapan
Saat ini masing-masing institusi dapat melakukan penyadapan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kini, aturan penyadapan tercantum dalam draf Revisi KUHAP (RKUHAP). Hal ini sebagai kodifikasi dari aturan penyadapan yang tersebar di berbagai peraturan perundangan. Hanya saja, aturan penyadapan dalam
Read MoreHati-Hati Bicara, Anda Sedang Disadap
GRESNEWS.COM – Alat sadap itu ibarat pedang bermata dua. Bisa digunakan oleh orang baik untuk menangkap penjahat, bisa juga dipakai orang jahat untuk menjebak orang baik. Sebelum telanjur ngawur, penggunaannya perlu diatur. “Dalam sebuah acara hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat,
Read MoreICJR: Pasal Penyadapan Mengandung Kelemahan Mendasar
Aturan penyadapan dalam Rancangan KUHAP yang diajukan pemerintah memiliki banyak kelemahan mendasar. Kelemahan itu terutama karena pasal 83 dan 84 RUU KUHAP tidak merinci antara lain tentang tujuan penyadapan secara spesifik, subjek hukum yang diberi kewenangan menyadap, tata cara penyadapan,
Read MoreICJR: Rancangan KUHAP Miliki Masih Punya Kelemahan
Ketua Badan Pengurus Lembaga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, Kamis (21/3/2013), menyatakan pengaturan penyadapan dalam Rancangan KUHAP masih kontroversi. Dalam Pasal 83 dan 84 rancangan tersebut mengatur ihwal penyadapan yang dibolehkan dan tata caranya. Namun, ICJR menilai
Read MorePenyadapan dalam Rancangan KUHAP Harus Diberi Rambu Ketat
Pengaturan mengenai penyadapan dalam Rancangan KUHAP menuai kontroversi. Dalam Pasal 83 dan 84 Rancangan tersebut mengatur menganai penyadapan yang dibolehkan dan tata caranya. Namun demikian, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang pengaturan di sini sama sekali tidak memadai dan
Read More